RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Sektor jasa konstruksi di Jawa Barat tengah menghadapi krisis. Penyebabnya, dampak dari pandemi Covid-19 dan regulasi yang dinilai memberatkan.
Hal itu, disampaikan Ketua Umum BPD Gapensi Jawa Barat, Ir TB Nasrul Ibnu HR, ketika menghadiri Musyawarah Cabang Gapensi Kota Cirebon, Selasa (22/10).
Ia pun mendesak pemerintah segera memberikan kelonggaran terkait persyaratan usaha konstruksi, terutama yang terkait dengan UU Cipta Kerja. "Situasi saat ini memang sedang tidak baik-baik saja bagi jasa konstruksi, dampak dari Covid-19," katanya.
"Selain itu, kami juga mengalami masalah yang berkaitan dengan regulasi, seperti adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Banyak anggota kami yang kesulitan mengurus izin usaha karena harus memenuhi syarat tenaga ahli dan uji kompetensi," lanjutnya.
Lebih lanjut, Nasrul menyebut bahwa Gapensi Jawa Barat merasa perlu melayangkan surat kepada pemerintah untuk meminta adanya relaksasi terhadap persyaratan yang dinilai memberatkan. Menurutnya, relaksasi ini sangat diperlukan agar sektor jasa konstruksi dapat kembali bangkit.
"Kami juga berupaya melalui Musyawarah Nasional (Munas) Gapensi agar relaksasi diberikan kembali oleh pemerintah kepada masyarakat jasa konstruksi. Bayangkan, sejak tahun 2020, anggota Gapensi secara nasional terus mengalami penurunan karena mengalami kesulitan operasional," ujarnya.
Nasrul berharap agar pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di sektor ini, terutama di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih. Ia juga menyoroti tantangan ke depan dengan adanya pemerintahan baru.
"Saya berharap Gapensi bisa terus bermitra dengan pemerintah daerah sehingga ada manfaat nyata yang bisa diberikan Gapensi dalam pembangunan," harapnya.
Sementara itu, Ketua BPC Gapensi Kota Cirebon, H Helmy M Thoha, juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Gapensi dan pemerintah daerah untuk mendukung keberlangsungan usaha konstruksi di masa mendatang. (zen)