RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mendorong, agar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) segera merealisasikan program permukiman tematik.
Hal itu, disampaikan ketua Komisi III DPRD, Anton Maulana ST MM, disela rapat kerja, belum lama ini. “Program permukiman tematik harus diperbanyak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA:DKUKMPP Kota Cirebon Pastikan Keakuratan Alat Ukur di SPBU dan Pasar
Anton juga menyarankan agar program tersebut tidak hanya menyasar daerah perbatasan, tetapi juga daerah pesisir dan kawasan wisata. “Program ini jangan hanya di perbatasan. Ini harus menjadi program bersama di Kabupaten Cirebon," katanya.
Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dengan Bapelitbangda dan SKPD lainnya dalam perencanaan program permukiman tematik. Dia menekankan bahwa program tersebut seharusnya tidak hanya terbatas pada perbaikan jalan lingkungan dan drainase saja.
BACA JUGA:Warga Majalengka Terancam Hukuman di Ethiopia, Terjebak Jaringan Narkoba
“Harus ada lebih dari itu, yang dapat memberdayakan masyarakat dan mengangkat potensi ekonomi desa,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim. Politisi PDI Perjuangan itu menyebut Kabupaten Cirebon sangat membutuhkan program inovasi di berbagai bidang, termasuk penataan permukiman.
“Saya sepakat dengan ketua bahwa program permukiman tematik perlu segera direalisasikan dan dikolaborasikan dengan SKPD lain agar hasilnya lebih maksimal,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kawasan Permukiman (Waskim) DPKPP Kabupaten Cirebon, Melita, menjelaskan bahwa DPKPP telah menyiapkan beberapa program unggulan, salah satunya adalah program permukiman tematik.
“Program ini menyasar daerah atau desa yang mendapatkan status desa perbatasan dan pesisir, dengan fokus pada perbaikan jalan lingkungan dan drainase,” ujarnya.
Rapat mengenai program permukiman tematik ini rencananya akan berlanjut. Komisi III DPRD meminta DPKPP untuk mematangkan konsep programnya agar dapat dikomunikasikan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) serta SKPD terkait. (zen)