Komisi III DPRD Kota Cirebon Dengarkan Keluhan Para Guru PAUD

 

CIREBON - Sejumlah guru PAUD, yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kota Cirebon mengeluhkan tingkat perhatian pemerintah yang masih minim kepada mereka.

 

Hal tersebut sebagaimana disampaikan para guru PAUD saat bertemu dengan Komisi III DPRD Kota Cirebon, kemarin.

 

Atas hal tersebut, Komisi III pun menyoroti tingkat kesejahteraan guru PAUD di Kota Cirebon masih rendah, yang bahkan, rata-rata upah yang diterima mereka masih sangat jauh dibawah upah minimum kota (UMK).

 

BACA JUGA:Sinergi BRI dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Inklusi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

 

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd mengaku prihatin dengan kondisi tersebut, padahal, menjadi pendidik di tingkat anak usia dini bulan hal yang mudah, dan pendidikan terhadap anak usia dini merupakan pendidikan paling dasar yang harus diberikan.

 

"Dari aspirasi yang tersampaikan, mengerucut pada insentif yang diterima," ungkap Yusuf.

 

Dari sisi insentif, lanjut Yusuf, Komisi III mendengarkan suara dari mereka, bahwa honor guru PAUD bukan lagi masih sangat jauh dari UMK, namun juga masih sangat tidak layak.

 

BACA JUGA:Keberhasilan Cokelat Ndalem Jadi Bukti Nyata Keberpihakan BRI Terhadap UMKM

 

"Di antaranya, ada yang menerima hanya 90 ribu per guru dalam sebulan, ini memprihatinkan," lanjut Yusuf.

 

Dari rapat kemarin, Komisi III memperoleh data, bahwa pada kondisi saat ini, jumlah guru PAUD di Kota Cirebon berjumlah 520 orang, dan itu semua tersebar di 112 satuan pendidikan yang ada.

 

Melihat kondisi ini, dikatakan Yusuf, Komisi III akan meneruskan aspirasi ini, sekaligus memberikan penekanan kepada Dinas Pendidikan, agar kedepan pemenuhan upah untuk kesejahteraan guru PAUD dapat meningkat dan lebih diperhatikan.

 

BACA JUGA:Reaksi Honorer Tanggapi Wacana Penundaan Pelantikan PPPK

 

"Meski bergerak dari hati nurani, kami tidak bisa abai jika menyangkut kesejahteraan dan hak-hak yang semestinya diperoleh. Suara ini akan kita teruskan ke Dinas Pendidikan," kata Yusuf.

 

Senada, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Cirebon, R Endah Arisyanasakanti SH juga mengaku turut prihatin dengan kondisi kesejahteraan para guru PAUD saat ini.

 

Endah pun menegaskan, Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi dari HIMPAUDI hingga tingkat pusat, agar mereka bisa mendapatkan hak yang lebih layak.

 

BACA JUGA:BRI Dukung Regulasi Baru DHE SDA, Optimalkan Devisa Ekspor dan Perkuat Stabilitas Ekonomi

 

"Kami akan mengawal terus apa yang menjadi rekomendasi maupun tuntutan HIMPAUDI. Baik di tingkat pemkot maupun ke kementerian Pendidikan," tegas Endah.

 

Sementara itu, Ketua HIMPAUDI Kota Cirebon, Nining Rukni'ah mengatakan, selain masih memperjuangkan kesejahteraan, para guru PAUD ini juga menginginkan adanya kepastian hukum terkait status mereka.

 

Nining juga berharap, Pemerintah Daerah dapat mendengar suara mereka, dan kedepan bisa memberikan hak yang sesuai dengan pengabdian mereka dalam mendidik anak-anak.

 

BACA JUGA:Warga Tangkap Kurir Sabu di Kampung Gambir Baru, Polisi Sita 35 Paket Narkoba

 

"Kami berharap status guru PAUD dapat terjamin baik dari tingkat kesejahteraan maupun kepastian hukum. Tentunya, jika hak dasar sudah terpenuhi sepadan, kami juga akan tenang. Apalagi tugas kami mendidik generasi masa depan untuk Indonesia emas 2045," kata Nining. (sep)