RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Posisi Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Cirebon, masih dibiarkan kosong. DPP belum mengisi pucuk pimpinan PAN pasca Abah Qomar atau H Nurul Qomar meninggal dunia, 8 Januari 2025 lalu.
Kendati demikian, DPP PAN, sudah mulai merancang agenda pergantian kepengurusan. Bahkan, sejumlah nama telah mendaftar sebagai kandidat calon Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon.
Para pendaftar ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, pengusaha, hingga purnawirawan. Hal itu, disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, disela kunjungannya ke Gunungjati Kabupaten Cirebon, Senin (17/3).
"Beberapa nama sudah mendaftar, namun hingga saat ini kami belum bisa mengungkapkan siapa saja. Proses selanjutnya, mereka akan disaring untuk membentuk formatur," ujar Eddy.
Eddy juga menginformasikan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Wilayah (Muswil) rencananya akan digelar setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Muswil akan menjadi ajang pemilihan Ketua DPW PAN tingkat provinsi, sedangkan Musda akan fokus pada pemilihan Ketua DPD PAN tingkat kabupaten/kota.
"Setelah formatur disepakati, termasuk Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, kami dari DPP tinggal mengesahkan. Namun, jika rapat formatur tidak mencapai kesepakatan, maka keputusan akan diambil oleh DPP," lanjut Eddy.
Eddy menegaskan bahwa salah satu target utama bagi pengurus DPD PAN Kabupaten Cirebon adalah menembus perolehan kursi di DPRD Kabupaten Cirebon. Pasalnya, selama beberapa periode Pemilu, PAN selalu gagal mengirimkan kadernya ke legislatif daerah.
"Target kami adalah bisa 'pecah telur' di DPRD Kabupaten Cirebon. Kami juga ingin menempatkan kader di DPRD provinsi dan DPR RI. Sebelumnya kami hampir mendapatkan kursi di DPR RI, dan kami tidak ingin kehilangan kesempatan lagi," tegasnya.
Mengenai arah koalisi PAN di Kabupaten Cirebon, Eddy menyatakan bahwa DPP telah memberikan instruksi kepada seluruh kader untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dalam mengatasi permasalahan yang ada di daerah.
"Kami meminta agar kader di daerah tetap kritis terhadap kebijakan yang perlu diluruskan. Namun, penyampaian kritik harus dilakukan dengan cara yang santun, mengingat PAN dikenal sebagai partai yang santun," tutupnya. (zen)