CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Setelah pekan lalu disidak langsung oleh Walikota, Wakil Walikota, bahkan sepaket dengan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Senin (5/5) kemarin giliran Komisi I DPRD Kota Cirebon yang turun meninjau kondisi gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cirebon di komplek perkantoran Bima.
Rombongan komisi I DPRD Kota Cirebon yang dipimpin langsung ketua komisi, turun melihat langsung kondisi bangunan dan sarpras Damkar yang ada disana, mulai dari mess yang dialih fungsikan sebagai kantor, hingga kondisi armada pemadam kebakaran yang ada.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cirebon, Adam Nuridin melalui Kasi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan Kebakaran, Nurjaman menceritakan, kondisi eksisting saat ini, pasca rubuh beberapa tahun lalu, DPKP Kota Cirebon tidak memiliki kantor, hanya ada mes dan asrama untuk personel. Itupun kondisinya mengkhawatirkan.
"Kantor pak kadis yang di mess, sudah 4 tahun. Kesekretariatan dinas juga di mess," ungkap Nurjaman.
Terkait personel, DPKP Kota Cirebon memiliki 200 personel, yang siap siaga saat dibutuhkan, baik untuk memadamkan kebakaran maupun untuk penyelamatan.
Untuk memadamkan kebakaran, DPKP memiliki 9 unit mobil Damkar, namun hanya 6 unit saja yang bisa dimaksimalkan. Itupun dua unit di antaranya baru mendapatkan anggaran untuk rekondisi pada tahun 2025 ini.
Sementara untuk armada penyelamatan, sama sekali DPKP Kota Cirebon belum memiliki fasilitas itu. Sehingga saat ini, penyelamatan masih menggunakan sarana dan prasarana seadanya.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
"Ada anggaran rutin pemeliharaan armada, tapi hanya 180 juta, untuk 6 unit dalam satu tahun. Armada untuk penyelamatan kita belum ada, baju anti tawon juga belum ada," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno mengatakan, pada kunjungan kemarin, Komisi I coba mendengarkan langsung apa saja persoalan-persoalan yang ada di Dinas yang harus 'serba bisa' tersebut.
Setelah mendengarkan dan melihat langsung kondisi eksisting di lapangan, serta kondisi ideal yang harusnya dimiliki oleh perangkat daerah pemadam kebakaran, Komisi I pun melakukan inventarisir, dan menetapkan skala prioritas yang secepatnya harus diselesaikan.
"Tadi kami mendengar, beberapa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, dan memang Damkar ini sudah harus diperhatikan oleh Pemerintah. Kami minta DPKP untuk memberikan list kebutuhan, agar kami bisa menyampaikan di Banggar lalu bertemu TAPD," ungkapnya.
Agung pun menyoroti beberapa hal krusial, diantaranya kantor dan armada pemadam kebakaran. Komisi I melihat langsung kondisi bangunan yang mengkhawatirkan dan tempat tidur petugas Damkar sudah sangat tidak layak.
Bahkan untuk kantor, sangat tidak layak untuk disebut Kantor Dinas, karena memang peruntukkannya untuk mess.
"Lebih seperti kantor UPT. Intinya, kami akan konsen, saya melihat 10 tahun terakhir tidak ada perhatian ke Damkar. Saya berharap, Walikota yang lebih serius memperhatikan kebutuhan dasar di DPKP. Bangun komunikasi, baik itu dengan Provinsi maupun Kementerian untuk melakukan pembenahan. Minimal Kantor Damkar Kota Cirebon ini lebih layak, karena Damkar menjadi tumpuan masyarakat. Ada apa-apa pasti lapornya Damkar," tuturnya.