Ingatkan Pejabat Daerah, Honorer Sekretariat DPRD Cirebon Desak Realisasi Pengangkatan PPPK

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon menagih komitmen pejabat daerah untuk merealisasikan amanah yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari audiensi antara Forum R2 dan R3 Kabupaten Cirebon bersama pihak eksekutif.

Dalam audiensi tersebut, sejumlah poin penting telah disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara. Ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon pada 30 April 2025.

Adapun poin-poin kesepakatan tersebut meliputi, jumlah total formasi honorer dari kategori R2, R3, dan R4 gelombang kedua mencapai 3.906 formasi.

BACA JUGA:Tinjau Lokasi Longsor Gunung Kuda, Dave: Tutup Permanen Tambang Ini !

BACA JUGA:Tegaskan Longsor Gunung Kuda Bukan Bencana Alam, Tapi Kecelakaan Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon bersama DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk bersinergi mengusulkan formasi tersebut kepada pemerintah pusat agar seluruhnya dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu dalam waktu dekat.

Untuk tahun 2026, sebanyak 1.200 formasi akan diprioritaskan bagi tenaga honorer kategori R2 dan R3. Dan sistem pengupahan bagi tenaga paruh waktu akan disesuaikan dengan skema maksimum rekrutmen (berdasarkan UMK) dan minimum rekrutmen (berdasarkan beban kerja standar).

“Jangan sampai Berita Acara yang telah disepakati bersama tidak dilaksanakan oleh pejabat daerah,” tegas Hendri Hidayat, salah satu honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (2/6).

Menurut Hendri, keberadaan Berita Acara tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dan pengakuan terhadap pengabdian ribuan honorer yang selama ini bekerja tanpa kepastian status dan jaminan kesejahteraan.

Senada dengan itu, Koordinator Honorer R3 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, Fiqih Ramadhan, menyampaikan bahwa alokasi 1.200 formasi PPPK di tahun 2026 merupakan langkah awal yang diharapkan segera terealisasi.

“Formasi sebanyak 1.200 akan diangkat sebagai PPPK secara penuh waktu. Sementara sisanya akan diusulkan pada tahun berikutnya, yaitu 2027,” ujar Fiqih.

Pihaknya berharap, kesepakatan yang telah dibuat itu, tidak hanya menjadi dokumen formalitas. Namun benar-benar diimplementasikan oleh pihak eksekutif dan legislatif.

"Pengangkatan menjadi PPPK adalah solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan klasik tenaga honorer yang telah lama menggantung," tukasnya. (zen)