Pemda dan DPRD Kabupaten Cirebon Siap Bantu Korban Penutupan Gunung Kuda

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH, menyatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah terus berupaya memberikan perhatian dari sisi kemanusiaan terhadap dampak penutupan aktivitas tambang batu alam di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang.

BACA JUGA:Evakuasi Dihentikan Sementara, Korban Longsor Gunung Kuda Jadi 13 Orang

“Dari sisi kemanusiaan, kita masih terus. Saya melihat Pemda masih membantu. Bantuan ini akan menyasar keluarga korban, dan akan dirinci lebih lanjut, termasuk kebutuhan mereka,” ujar Dr Sophi usai menghadiri rapat koordinasi bersama Wakil Bupati dan jajaran terkait, Selasa (3/6).

BACA JUGA:Ingatkan Pejabat Daerah, Honorer Sekretariat DPRD Cirebon Desak Realisasi Pengangkatan PPPK

BACA JUGA:Tinjau Lokasi Longsor Gunung Kuda, Dave: Tutup Permanen Tambang Ini !

Dampak dari penutupan Gunung Kuda tidak hanya dirasakan oleh para pekerja tambang, tetapi juga oleh pengusaha-pengusaha batu alam yang berada di sepanjang jalan sekitar kawasan tersebut. Aktivitas mereka praktis terhenti.

“Pengusaha-pengusaha batu alam yang di pinggir-pinggir jalan itu gimana? Karena Gunung Kuda ditutup, otomatis batu alamnya terhenti,” tambahnya.

BACA JUGA:DPRD Dukung Langkah Tegas Pemprov Jabar, Tutup Kawasan Tambang Gunung Kuda

BACA JUGA:Pemkab Cirebon Sediakan Santunan bagi Keluarga Korban Longsor Gunung Kuda

Dalam rapat tersebut, Pemda Kabupaten Cirebon telah memutuskan untuk melakukan inventarisasi terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut. Sementara ini, tercatat ada sekitar 213 orang yang terdampak langsung, dan diperkirakan akan merasakan dampaknya selama dua hingga tiga bulan ke depan.

BACA JUGA:Cerita Keluarga Korban, Malam Jumat Jadi Bancakan Terakhir Bareng Keluarga

BACA JUGA:Tegaskan Longsor Gunung Kuda Bukan Bencana Alam, Tapi Kecelakaan Kerja

“Kita akan inventarisasi terlebih dahulu dampaknya, termasuk apa saja yang bisa dibantu oleh Pemda Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Karena Gunung Kuda ini izinnya dari provinsi, jadi harus ada koordinasi,” jelas Sophi.

Pemerintah daerah akan menyusun langkah-langkah lanjutan untuk mendampingi masyarakat, termasuk membuka jalur komunikasi dan bantuan sosial untuk mereka yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan akibat penutupan tambang. (zen)