BACA JUGA:Cirebon Girang Bersholawat: Generasi Muda Agen Kebangkitan Spiritual Desa
Namun demikian, meskipun DAK fisik untuk tahun depan nol, dijelaskan Gusmul, Pemkot sedang terus mengupayakan agar masih ada pembangunan yang mendukung protas, dengan konsekuensinya semua biaya dikurangi.
"Jadi proyeksi postur APBD kita tahun depan 1,481 trilyun, enggak sampai 1,5 trilyun, dari 1,733 trilyun kemarin di perubahan, ya kurang lebih kita masih hitung," jelas Gusmul.
Penurunan ini, kata Gusmul, secara otomatis membuat Pemda harus menyesuaikan belanja, tentu efisiensi akan dilakukan untuk tahun depan, bahkan dengan skala yang lebih besar dibandingkan tahun 2025 ini, yang dilakukan berdasarkan Perpres.
BACA JUGA:DPRD Kota Cirebon Soroti Masalah Limbah dan Koordinasi SPPG
"Yang diefisiensi semuanya. Ini lebih dalam dari efisiensi. Fokusnya untuk pemeliharaan, untuk kegiatan rutin dan operasional. Hanya itu. Di Provinsi saja kebijakannya, jamuan makan dan snack dihapus, hanya menyisakan air mineral," kata Gusmul.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio mengatakan, proyeksi postur APBD untuk tahun 2026 ini memang membuatnya kaget, karena turun signifikan dari proyeksi RKPD yang sudah disusun sejak awal.
Untuk tahun depan, Andrie melihat, sepertinya pemerintah pusat mulai menitikberatkan otonomi daerah secara pelan-pelan dalam hal anggaran.
BACA JUGA:Warga RW 12 Karya Bhakti Keluhkan Drainase Menjadi Bau Limbah dari Dapur SPPG Harjamukti
"Pemerintah Daerah se-Indonesia kelihatannya diminta untuk dapat mandiri secara pembiayaan," ungkap Andrie.
Hal ini, dikatakan Andrie karena menurun drastis nya dana transfer dari pusat, yang mempengaruhi postur APBD di seluruh daerah, dan dengan demikian, daerah seperti didorong untuk mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan.
"Kondisi APBD 2026 ini membuat kita harus meningkatkan PAD semaksimal mungkin sebagai salahsatu sumber pendapatan," lanjut Andrie.
BACA JUGA:Kelurahan Kesenden Gelar Kegiatan PORMAS Pasca COVID 19
Dengan kondisi dana transfer yang terjun bebas ini, Badan Anggaran mengajak semua pihak untuk tetap optimis menjelang 2026.
Pihaknya meminta kepada Pemda, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk lebih serius menyikapi rencana postur anggaran tahun 2025, dan lebih kreatif mencari potensi pendapatan-pendapatan yang ada, tentu dengan tidak berdampak pada masyarakat, dan memberatkan masyarakat.
"Jadi menuju 2026 kita harus mulai mengencangkan ikat pinggang memaksimalkan dan menyesuaikan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar urgent untuk kepentingan pembangunan," kata Andrie. (sep)