CIREBON - Dana transfer dari pusat yang diproyeksikan bakal menurun tajam dipastikan akan mempengaruhi postur APBD tahun 2026.
Pendapatan daerah tahun depan pun diproyeksikan akan terjun bebas, dan hal ini akan sangat berpengaruh pada sektor belanja.
Walikota Cirebon, Effendi Edo mengungkapkan, melihat proyeksi tersebut, maka Pemerintah Daerah terpaksa kembali harus melakukan efesiensi belanja.
BACA JUGA:Pemkot Tata Taman Pulau Jalan Melalui CSR
"Terpaksa kami harus berfikir keras agar roda pemerintahan tetap bisa berjalan," ungkap Edo, Rabu (08/10).
Disebutkan Edo, saat ini internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah melakukan pemetaan dan mulai merinci belanja-belanja prioritas untuk tahun 2026.
Tunjangan kinerja disebut Edo menjadi salah satu pos anggaran yang disinyalir bakal dipangkas, termasuk pemangkasan juga akan berlaku untuk anggaran perjalanan dinas dan seremonial instansi pemerintah daerah.
BACA JUGA:Tiga Rumah Ambruk Selama Bulan September
"Saya terpaksa harus memangkas dari pos anggaran tunjangan kinerja)l. Tapi kami masih hitung dulu besarannya" sebut Edo.
Untuk sektor pembangunan infrastruktur, dijelaskan Edo, Pemkot mengupayakan agar di tahun depan tetap bisa dilaksanakan, setidaknya tetap ada pemeliharaan untuk infrastruktur yang selesai dibangun tahun ini, meskipun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pusat tahun depan nol rupiah untuk Kota Cirebon.
Anggaran pemeliharaan jalan pun akan Pemkot Cirebon upayakan dengan meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
BACA JUGA:Fantastis! 6 Bulan Beroperasi, Kolam Renang Matangaji Sumbang PAD Rp 270 Juta
"Kekurangan dari Jabar yang akan menutupi, kita terus berupaya," tegas Edo.
Meskipun proyeksi anggaran mengkhawatirkan, Edo mengajak semua tetap optimistis menatap tahun 2026, ia pun menilai positif kebijakan pemerintah pusat di sektor anggaran ini.
Salahsatu nilai positifnya, menurut Edo, melalui kebijakan ini, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk bisa mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sektor.