RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Sebanyak 80 ribu warga Kabupaten Cirebon tercatat belum memiliki pekerjaan. Mereka nganggur. Padahal, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2025 lalu, terbilang tinggi. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mencatat, ada sebanyak 12 ribu tenaga kerja yang terserap masuk ke dunia industi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, mengungkapkan bahwa penyerapan tenaga kerja tersebut menjadi sinyal positif mulai bergeraknya investasi di daerah.
“Sekitar 12 ribu tenaga kerja terserap sepanjang 2025. Data ini berdasarkan wajib lapor lowongan dan penempatan dari perusahaan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui capaian tersebut masih belum sebanding dengan daerah industri besar di Jawa Barat seperti Bekasi dan Karawang. Namun, tren ini dinilai sebagai indikator awal tumbuhnya aktivitas industri di Kabupaten Cirebon.
“Kalau dibandingkan dengan daerah seperti Bekasi dan Karawang, kita memang masih tertinggal. Tapi pergerakan ke arah positif sudah mulai terlihat,” katanya.
Dari sisi statistik ketenagakerjaan, kondisi Kabupaten Cirebon menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 6,42 persen.
BACA JUGA:Tingkat Pengangguran di Kabupaten Cirebon Turun, TPT Tertinggi Diisi Lulusan Diploma
Capaian ini bahkan lebih baik dibandingkan tren di tingkat provinsi, di mana TPT Jawa Barat justru meningkat menjadi 6,7 persen. Di wilayah III Cirebon, hanya dua daerah yang mencatat penurunan TPT, yakni Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka.
Namun di balik tren positif itu, data BPS menunjukkan jumlah pengangguran di Kabupaten Cirebon masih tinggi. Ada di angka lebih dari 80 ribu orang.
“ Ya , itu menjadi PR kita. Dari sekitar 80 ribu pengangguran, meskipun sebagian sudah terserap, masih ada puluhan ribu yang harus difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan,” akunya.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi berbagai pihak. Mulai dari dunia usaha, serikat pekerja, hingga lembaga kerja sama (LKS) bipartit.
Menurutnya, iklim sosial yang kondusif juga menjadi faktor penting dalam menarik investasi, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia kerja di daerah.
“Kita harus sama-sama menjaga lingkungan yang mendukung investasi. Dengan begitu, peluang kerja juga akan semakin terbuka,” pungkasnya. (zen)