CIREBON - Pemasukan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjadi sumber inti Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih loyo.
Ditengah kondisi tersebut, ditemukan data bahwa piutang dari sektor tersebut angkanya cukup mencengangkan, sampai di angka lebih dari 100 milyar.
Mengetahui hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah meminta agar Pemkot bisa menindak lanjuti piutanh tersebut.
BACA JUGA:Reses Wakil Ketua Dewan Dibanjiri Keluhan, Jalan Rusak hingga BPJS Mati Jadi Sorotan
"Kalau kita lihat PBB-P2, kan realisasi masih minim, tapi piutang pajak yang kemarin saja masih 100 milyar lebih," ungkap Andru, sapaan akrabnya.
Atas angka tersebut, Komisi II juga mendorong keseriusan Pemkot, salah satunya dengan mempertimbangkan opsi pelibatan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penagihan.
"Kita sudah sampaikan, kenapa tidak bekerja sama dengan APH?. Supaya nanti minimal-minimalnya yang sekarang belum bayar bisa patuh," lanjut Andru.
BACA JUGA:12 Ribu Balita Cirebon Masih Stunting
Andru pun berkeyakinan, angka piutang tersebut berasal dari wajib pajak yang itu-itu saja, sehingga satu WP bisa memiliki tunggakan PBB-P2 hingga bertahun-tahun.
"Saya punya keyakinan yang nunggak kemarin dengan yang belum bayar sekarang ini garis besarnya hampir sama. Nah, kalau misalkan sudah diklarifikasi oleh APH, para wajib pajak nakal ini minimalnya, maka mereka lebih aware dan juga menjadi lebih patuh," jelas Andru.
Maka, menurut Andru, seharusnya itu bisa ditagih oleh BPKPD, sehingga bisa menjadi pemasukan daerah.
BACA JUGA:Lagi, 15 Petinju Bara Boxing Sapu Bersih Medali Emas di Sumedang
Andru mencontohkan, Kabupaten Bekasi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan setempat untuk bisa menangani para WP yang bandel, bahkan sampai memiliki tunggakan bertahun-tahun.
"Kabupaten Bekasi itu sudah kerja sama dengan kejaksaan. Pemkab menerbitkan surat kuasa khusus. Jadi pada saat klarifikasi, bukan lagi Pemkot, yang mengundang itu kejaksaan," ujar Andru.
Sementara itu, saat ditanya soal banyaknya WP yang menunggak ini, Walikota Cirebon, Effendi Edo pun mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan upaya-upaya persuasif dengan mengundang dan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para WP.