“Bisa dibayangkan berapa kebutuhan anggaran untuk gaji, insentif dan tunjangan dari jumlah pembantu presiden yang semakin banyak,” katanya.
Heru menilai persoalan tersebut juga memiliki konsekuensi politik. Ia menyebut semakin luasnya struktur kekuasaan berpotensi memperkuat persepsi publik. Jabatan pemerintahan digunakan sebagai instrumen konsolidasi politik.
Minta Aktivis Tak Ditarik ke Lingkar Kekuasaan
Kritik Heru tidak hanya diarahkan terhadap partai politik. Ia juga menyoroti masuknya sejumlah figur dari luar struktur partai ke dalam lingkungan kekuasaan.
Menurut dia, pemerintah semestinya tetap memberikan ruang bagi aktivis, akademisi, intelektual maupun kelompok kritis untuk berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan pengawasan.
Heru menyinggung konfigurasi politik nasional yang menurutnya sudah cukup kuat menopang pemerintahan Prabowo-Gibran.
Karena itu, ia mempertanyakan alasan pemerintah masih perlu memperluas konsolidasi politik melalui penambahan jabatan maupun struktur pemerintahan.
“Apakah tidak cukup dukungan politik yang sudah berhasil dirangkum Prabowo saat ini?” ujarnya.
Ia juga menyinggung posisi PDI Perjuangan yang selama ini menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi.
Menurut Heru, keberadaan kekuatan politik di luar pemerintahan justru penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi.
MBG dan Kopdes Ikut Disorot
Selain reshuffle, Heru meminta pemerintah lebih serius mengevaluasi program-program strategis yang menyerap anggaran besar.
Dua program yang menjadi sorotannya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Heru meminta pemerintah memastikan program tersebut tidak menjadi ruang baru bagi praktik korupsi, kolusi maupun penyalahgunaan anggaran.
Ia menilai evaluasi dan pengawasan harus diperkuat karena program dengan anggaran besar memiliki risiko penyimpangan yang juga besar.
“Pemerintah harus melakukan penyelamatan terhadap program-program yang sudah menelan anggaran jumbo negara,” katanya.