Jika Reshuffle Berlanjut, Ajak Masyarakat Bersuara
Heru menegaskan ultimatum tersebut bukan ancaman untuk melakukan tindakan anarkis.
Sebaliknya, Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, kata dia, mendorong masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan kritik dan pendapat.
Jika pemerintah kembali melakukan reshuffle atau menambah lembaga dan badan baru, ia mengajak masyarakat menyuarakan penolakan melalui berbagai saluran publik.
Mulai dari aksi massa secara damai, diskusi ilmiah, perdebatan di ruang publik hingga kritik melalui media.
“Perjuangan kami damai, tetapi tuntutannya serius. Kami tidak mengklaim mewakili seluruh bangsa Indonesia,” tegasnya.
Menurut Heru, kritik tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
Ia meminta Prabowo kembali menempatkan agenda kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan kepastian ekonomi sebagai prioritas. Bukan memperbesar struktur kekuasaan.
“Yang ditunggu masyarakat bukan tambahan jabatan, tetapi keputusan politik yang benar-benar berdampak terhadap kehidupan rakyat,” tandasnya. (zen)