Termasuk ketika arus mudik dan arus balik Lebaran, saat kebutuhan layanan kesehatan di jalur lalu lintas meningkat.
Politisi Golkar itu berharap anggaran pembangunan tersebut dapat dipertahankan hingga pembahasan di Badan Anggaran DPRD. Dengan begitu, rencana pembangunan yang telah diharapkan sejak 2025 itu bisa direalisasikan pada 2027.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni SKM MKes, menyampaikan anggaran jaminan kesehatan masyarakat masih menghadapi keterbatasan.
Dinas Kesehatan mengalokasikan sekitar Rp74 miliar. Anggaran tersebut ditambah pembiayaan Jamkesda sekitar Rp2,5 miliar dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp24 miliar.
Eni berharap bantuan provinsi dapat terealisasi seluruhnya. Dengan begitu, pembiayaan tersebut diharapkan mampu menjangkau sekitar 162.000 jiwa.
Menurutnya, anggaran jaminan kesehatan masih relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, diperlukan upaya lain agar masyarakat yang belum terakomodasi tetap bisa memperoleh perlindungan kesehatan.
Salah satu langkah yang direncanakan ialah mendorong Dinas Sosial lebih aktif memperbarui dan mengusulkan data masyarakat kepada Kementerian Sosial.
Warga yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 diharapkan dapat terakomodasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai pemerintah pusat. (zen)