RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Wakil Ketua Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah (TAPPD) Kabupaten Cirebon, H Tasya Soemadi Al Gotas bersuara keras terkait dugaan adanya oknum dewan yang bermain proyek. Dia pun meminta wakil rakyat tidak membawa rekanan.
Gotas--begitu akrab disapa menyebutkan, selama ini Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.
Pokir juga harusnya sebagai bahan dewan memberikan anggaran sebanyak-banyaknya, tanpa harus mencampuri urusan teknis. Untuk itulah, dewan diminta tidak mencampuri urusan proyek-proyek yang ada di setiap dinas.
\"Pokir itu bagus. Tapi tolong dewan jangan sampai bawa vendor. Biarkan urusan teknis itu urusan dinas. Mereka kan punya hak budget, dinas juga punya kebijakan sendiri. Jadi di sini harus dilihat hak dan kewajiban dewan serta dinas,” tukasnya.
Menurut mantan ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu, banyak keluhan dari masyarakat terkait beberapa proyek. Dia mencontohkan, proyek jalan misalnya lima kilometer yang ternyata pelaksanaannya dipecah-pecah.
Harusnya, kalau satu ruas jalan, jangan sampai anggaran dipecah menjadi proyek pilsung (dipilih langsung, red). Akan tetapi langsung dalam satu paket kegiatan dengan anggaran global.
\"Kalau ada satu ruas jalan jangan dipecah-pecah anggarannya. Kalau nilai globalnya lima miliar, ya harus lima miliar. Jangan dipecah menjadi dua ratus jutaan. Selama ini yang terjadi kan seperti itu,” katanya.
Gotas juga mengaku, pihaknya akan meluruskan kebijakan terkait masalah pelaksanaan pokir dewan. Risikonya, adalah hal yang wajar ketika ada yang pro dan kontra dengan keinginan TAPPD dalam meluruskan persoalan pokir selama ini. Gotas mengaku, ingin menempatkan sesuatu sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
\"Kami tugasnya mengadakan perbaikan. Semua harus sesuai aturan. Kalau ada anggota dewan yang pro dan kontra, ya itu hal yang wajar,\" ucapnya.
Dia menambahkan, kehadiran TAPPD untuk memberikan masukan kepada bupati, terkait kinerja semua OPD yang ada di Kabupaten Cirebon. Pihaknya juga sudah mengetahui dari curhatan bupati, bahwa banyak OPD yang terkesan tidak menuruti perintah bupati dan terkesan berjalan sendiri-sendiri.
\"Intinya, TAPPD dibentuk untuk memberi masukan kepada bupati terkait kinerja OPD. Di samping itu, kami juga bertugas mengambil anggaran, baik dari provinsi maupun pusat dan membenahi apa yang selama ini tidak beres. Kita laporkan semuanya kepada bupati,\" pungkasnya. (zen)