RAKYATCIREBON.ID - Tidak terima atas pemecatan sepihak yang dilakukan Direktur Perumda AU sebelum Sang Direktur diberhentikan bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), puluhan karyawan anggota Serikat Pekerja Perusahanan Daerah Aneka Usaha (Perumda AU/PDAU) Dharma Putra Kabupaten Kuningan mendatangi gedung DPRD Kuningan, Kamis (6/1).
43 karyawan Perumda AU diberhentikan secara lisan oleh eks Direktur sebelum KPM mengambil alih perusahaan milik Pemkab Kuningan. Salah seorang perwakilan Serikat Pekerja, Uton Subehi di hadapan Ketua DPRD Kuningan dan jajaran Komisi 2 menyampaikan dirinya sekarang rakyat biasa karena dipecat sepihak. 43 orang tanpa disisakan satupun diberhentikan secara lisan oleh Direktur sebelum diaa diberhentikan bupati.
“Ini (pemecatan) justru melanggar aturan, aturan apa yang membenarkan proses ini. Ini sebuah kedunguan, karena tak ada aturan seperti ini dimanapun. Aturannya kan sebaiknya perusahaan menghindari yang namanya PHK,” paparnya.
Serikat pekerja PDAU juga mengeluhkan banyak hal kepada jajaran DPRD Kuningan. Mulai dari persoalan pengangkatan karyawan kontrak yang tidak lain adalah kerabat direktur, menjadi pejabat struktural PDAU hingga banyak lagi aturan-aturan yang dilanggar direktur.
“Terlalu banyak kebohongan yang dilakukan direktur kemarin. Misalnya laporan-laporan capaian perusahaan yang didampaikan juga banyak bohongnya,” jelasnya.
Menanggapi curhatan para karyawan PDAU, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy mengaku sedih, prihatin, dan malu. Pihaknya justru berharap, PDAU ini bisa jadi role model perusahaan di daerah khususnya Kabupaten Kuningan.
“Malunya karena apa? Karena Perumda AU ini lahir dari hasil produk DPRD juga. Kita berharap PDAU ini bisa berlanjut dan berjalan lagi. Namun harus jelas dan dibenahi soal business plan-nya, agar tujuan dibentuknya PDAU ini bisa tercapai yakni menyumbangkan PAD untuk Kuningan,” tuturnya.
Bicara soal status kepegawaian para karyawan yang diberhentikan secara lisan oleh mantan Direktur PDAU, Zul menegaskan saat ini para karyawan belum bisa dikatakan dipecat.
“Mereka saat masuk di PDAU kan melalui surat lamaran resmi dan proses seleksi, termasuk wawancara dan sebagainya. Maka jika diberhentikan secara lisan, ini legal standing nya belum jelas. Saya nyatakan mereka statusnya saat ini masih karyawan PDAU,” ucap Zul.
Pernyataan Nuzul Rachdy ini diamini oleh koordinator Komisi 2 DPRD Kabupaten Kuningan, Ujang Kosasih yang menyebut bahwa status para karyawan PDAU saat ini belum diberhentikan secara resmi.
“Kita akan menggodok masukan mereka bersama Komisi 2, ada kemungkinan kita akan panggil semua pihak yang berkaitan dengan hal ini,” ucap Ujang. Pihaknya juga mensinyalir ketidakberesan di tubuh PDAU sudah menggurita yang akhirnya para karyawan jadi korban.
Terpisah, Bupati Kuningan H Acep Purnama menjelaskan, pemberhentian aktivitas Perumda Aneka Usaha (PDAU) sudah melalui kajian termasuk pertemuan dengan direktur Nana. Secara lisan dia menyampaikan bahwa Perumda Aneka Usaha secara keseluruhan harus dilakukan pemberhentian aktivitas.
“Kemarin secara lisan sudah saya sampaikan pemberhentian total, jadi bisa disimpulkan baik pimpinan ataupun seluruh pegawai dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua yang terjadi,” kata bupati kepada wartawan usai rapat paripurna di gedung DPRD Kuningan.
Menurut Acep, pemerintah daerah sebagai KPM sejak awal berusaha untuk menyelamatkan keberadaan PDAU. Termasuk dalam perjalanan ingin menyehatkan, namun yang ada selalu terjadi kegaduhan sehingga dia mengambil keputusan tersebut.
“Kita ingin menyehatkan, tapi kok yang ada ribut melulu. Riweuh kitu kieu, itu yang membuat kita kurang sepakat. Kami nilai seluruh personal di tubuh PDAU harus ada pembenahan kembali,” ujarnya.