Acep mengaku telah memerintahkan untuk menempuh semua mekanisme pemberhentian terhadap semua personel di lingkungan PDAU, dan baginya bukan berarti dibubarkan maupun dibekukan.
“Bukan dibekukan, sekarang masih dikonsep. Adapun hak saya berikan, yaitu hak sanggah maupun hak lainnya (pesangon) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah,” ujar Acep.
Untuk saat ini, kata Acep belum bisa memikirkan kedepannya seperti apa karena yang penting saat ini diambil alih dulu oleh Pemkab. Acep menyebutkan Pemkab merasa gagal dengan mempercayakan kepada seluruh personel yang mengelola PDAU. Acep juga membantah anggapan bupati menerima informasi sepihak, karena dia mendapat bukti rencana demo dan aksi mogok pegawai PDAU.
“Itu kan tidak baik. Saya sudah peringatkan, jangan seperti itu, karena ini organiasi milik pemkab kok malah ada kabar dalam waktu dekat mau demo ke Pemkab,” pungkasnya. (ale)