RAKYATCIREBON.ID - Para petani penggarap lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) PG Rajawali Jatitujuh mendatangi Kantor Bupati Indramayu, Senin (15/11). Mereka meminta pemerintah andil mencari solusi pasca bentrokan berdarah di lahan tebu sarat konflik tersebut.
Kedatangan para petani itu untuk menanyakan nasibnya yang sejak beberapa waktu lalu tidak bisa menggarap lahan, tepatnya sejak insiden maut pada 4 Oktober 2021.
Kini para petani kebingungan, bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Seorang petani, Sukana (44) menuturkan, sejak peristiwa yang terjadi di lahan tebu ia bersama petani lainnya tidak bisa beraktivitas menggarap lahan seperti sebelumnya. Sehingga hingga sekarang tidak lagi memiliki mata pencaharian yang dulu diandalkannya.
“Sehari-hari paling nganggur, kerja juga serabutan,” kata petani asal Desa Amis, Kecamatan Cikedung ini.
Menurut dia, kedatangannya bersama para petani lainnya ke kantor bupati itu dilakukan secara spontan, tanpa ada pemberitahuan lebih dulu.
Meski demikian, tujuannya hanya ingin menanyakan nasib atas kondisi yang saat ini dialami para petani penggarap lahan HGU di kawasan perkebunan tebu PG Rajawali Jatitujuh.
Jika pemerintah daerah menangggapi keinginannya, para petani menyerahkan sepenuhnya keputusannya. Tapi setidaknya ada perhatian dan langkah yang dilakukan untuk para petani tersebut.
“Kami hanya ingin minta penjelasan, bukan demo atau semacamnya, berharap pemerintah melakukan mediasi dan ada titik temu,” ungkapnya.
Disebutkan, ribuan petani yang datang ke Kantor Bupati Indramayu tersebut bukan petani mitra PG Jatitujuh.
Namun, sejak sebelum konflik memanas hingga terjadi insiden berdarah, para petani sudah lama dan terbiasa menggarap lahan tersebut. Dan dari lahan yang digarapnya menjadi satu-satunya mata pencahariannya.
Sementara itu, sejumlah perwakilannya sempat diminta masuk ke kantor bupati untuk audiensi. Tapi sayangnya, para petani masih merasa kecewa karena tidak ada hasil lantaran bupati tidak berada di tempat.
“Tadi sudah audiensi, tapi ditemuinya sama Pak Asda, katanya nunggu dulu permasalahan ini akan dibahas lebih dahulu karena ibu bupatinya sedang tidak ada,” ucapnya.
Para petani berharap, dalam waktu cepat bupati Indramayu dapat segera mengeluarkan keputusan sebagai solusinya. Bahkan kebijakannya akan memberikan manfaat bagi para petani yang kini kehilangan mata pencahariannya tersebut. (tar)