RAKYATCIREBON.ID – Dinas pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon mengimbau Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilihan kuwu serentak di Kabupaten Cirebon, lebih selektif dalam menerima persyaratan pendaftaran bakal calon kuwu. Khususnya bagi pendaftar yang menggunakan ijazah paket.
Kepala Bidang Pendidikan Non Formal (PNF), Herry Purnama, melalui Kasi Kursus dan Kelembagaan, Disdik Kabupaten Cirebon, Abdul Kodir SH mengatakan, persyaratan administrasi bakal calon kuwu yang menggunakan ijazah paket kerap menemui masalah saat proses legalisir.
“Sejauh ini, kami telah menemukan tujuh ijazah paket B maupun C yang diduga tidak asli. Masa ijazah paket B hanya berjarak dua tahun dengan paket C, itu kan tidak mungkin. Kami tidak mau melagalisir yang seperti itu,” katanya.
Penolakan legalisir tersebut, kata Khodir, karena pada dasarnya jenjang pendidikan dari tingkat Paket B dengan paket C sama halnya dengan pendidikan formal. Yakni berjarak 3 tahun.
“Jika dipaksakan hal itu bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari. Itu sudah pernah terjadi, sampai ke perkara hukum yang akhirnya merugikan kuwu itu sendiri,” katanya.
Selain itu, Khodir juga mengaku masih menemukan ijazah menggunakan legalisir bertandatangan pejabat yang lama atau sudah pensiun. Harusnya, jelas Khodir, yang bersangkutan menunjukan ijazah aslinya.
Tak hanya itu, data pendukungnya pun ditunjukan untuk kembali dilegalisir di Dinas Pendidikan. Karena masa berlaku legalisir hanya 3 bulan.
\"Kemudian jika ijazah itu diragukan maka kami pun siap, silakan. Kita verifikasi ijazah tersebut, jika itu tidak ada di data maka kami bilang tidak ada, artinya ijazah itu palsu atau di ragukan,” tegas Khodir.
Oleh karena itu, ia meminta agar PPS jeli dalam melakukan verifikasi dan validasi ijazah tersebut. Tetap mengutamakan aspek kehati-hatian terus berkordinasi dengan Dinas Pendidikan.
“Harus itu, jika terdapat hal-hal yang meragukan keasliannya,” pungkasnya. (zen)