RAKYATCIREBON.ID – Status warga miskin di Kabupaten Cirebon mengalami tren kenaikan signifikan. Totalnya kini mencapai 1.653.192 jiwa atau 70 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang mencapai 2,2 juta jiwa. Data itu, diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 88/HUK/2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Baru, per 31 Agustus 2021.
“Kami sudah mendapatkan SK dari Kemensos. Bahwa, warga miskin di Kabupaten Cirebon tembus diangka 1.583.016 jiwa. Kalkulasi tersebut terdiri dari Rumah Tangga berjumlah 417.401, penerima BPNT ada 182.839 dan PKH ada 99.728,” ungkap Kepala Dinas Sosial, Iis Krisnandar, Senin (4/10).
Kemudian, per 18 September kemarin, Kemensos kembali mengirimkan surat tentang Penetapan Bantuan Iuran Jaminan kesehatan, dengan total penerima 1.635.565 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari BPJS DTKS berjumlah 820.218 jiwa dan Non DTKS ada 136.262 jiwa. Namun karena non DTKS, maka data tersebut harus di verval.
\"Data non DTKS itu harus di verval. Kalau terbukti maka akan dicoret. Kalau di akomodir maka sisa kuota ada 107.084 jiwa. Tapi kami menerima kabar ada BPJS di Non aktifkan yang jumlahnya 114.850 jiwa. Bisa saja karena NIK tidak valid, meninggal atau pindah. Maka kami akan melakukan verval untuk 251.112 jiwa,\" ungkap Iis.
Verval sendiri, paling lambat akan dilakukan selama dua bulan. Adapun melonjaknya angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon, ditetapkan oleh Kementerian. Datanya berasal dari perbaikan usulan sampai bulan Agustus dari masing-masing Pemda, bank penyalur bantuan sosial dan data potensi serta sumber kesejahteraan lainnya.
\"Barusan juga saya menerima surat terbaru Kemensos tanggal 18 september. Ternyata ada kenaikan jumlah masyarakat miskin sebesar 1.653.192 jiwa. Justru dengan begini, Dinsos mau tidak mau harus melakukan verval,” katanya.
Iis menilai, data tersebut sudah valid karena sudah ada SK dari Kemensos.Ia pun meminta langkah dari Pemkab, mendukung penyelesaian persoalan kemiskinan.
\"Saya minta APBD berpihak pada hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Anggaran Dinsos saja hanya dikasih Rp 5 milyar, sementara dinas lain yang non tekhnis bisa sampai Rp8 milyar,\" jelasnya.
Padahal, untuk verval data saja, diperlukan anggaran tidak kurang dari Rp3 milyar dan itu harus diberikan pada tahun ini. Sementara, anggarannya sendiri sudah diketok palu dan sama sekali verval tidak dianggarkan.
\"Makanya Sekda, BKAD dan Bapelitbangda tadi rapat disini. Uang kan sudah masuk pos lain dan sudah di paripurnakan. Sementara tahun ini kami perlu anggaran untuk verval data. Ya silahkan pikirkan dari mana uangnya,\" pungkasnya. (zen)