RAKYATCIREBON.ID - Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari Kemiskinan Ekstrim pada 2024, dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menentukan Pilot Project dilaksanakan di 35 Kabupaten yang tersebar di 7 provinsi pada tahap pertama 2021/2022.
Kuningan masuk dalam 5 kabupaten di Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi, Gus Menteri menjelaskan saat ini tengah dilakukan pendataan dimana saja penduduk miskin ekstrem tersebut tinggal.
\"Ada 434 Kabupaten. Fase pertama tahun 2021/2022 ditentukan 35 Kabupaten, lalu fase kedua tahun 2022 ditentukam 138 kabupaten, kemudian pada fase ketiga tahun 2023 ditentukan 261 kabupaten. Sehingga, ditargetkan pada 2024, indonesia akan bebas kemiskinan pada level desa,\" kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar kepada wartawan usai meresmikan Graha Ahmad Bagdja di Desa Pajawan Kidul, Kuningan, Jawa Barat, Jumat (1/10).
Menurut Gus Menteri sapaan akrabnya, dirinya memiliki strategi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu perlu penanganan serius di level desa yang diperkuat dengan data mikro.
\"Jadi kemiskinan ekstrem itu ada di desa, jadi harus dilakukan penanganan level desa. Kalau level desa maka datanya harus data mikro, sehingga di situ jelas siapa, dimana, kondisi kemiskinannya kaya apa, treatment yang dibutuhkan untuk pengentasannya gimana,\" ujar Gus Menteri
Selain itu, kata Gus Menteri, ada dua strategi penting dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. \"Yang pertama, pengurangan belanja, jadi penurunan kewajiban belanja. Ini satu-satunya cara adalah dengan program pemerintah, misal subsidi listrik, BPJS, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, itu semua warga miskin ekstrem harus dapat itu,\" katanya.
\"Dengan demikian mereka tidak harus keluar duit lagi untuk berobat, untuk menyekolahkan anak, untuk membayar BPJS karena sudah di-cover pemerintah, bayar listrik juga sudah disubsidi,\" ucap Gus Menteri menambahkan.
Dalam penanganan warga miskin ekstrim ini, Gus Menteri telah membuat empat strategi yakni memupus kemiskinan ekstrim menjadi nol persen yang dilakukan dengan pendekatan mikro berbasis desa.
Lalu, subyek penanganan warga berbasis Satu Nama Satu Alamat dengan melakukan tindakan berbasis sensus yang menyasar kepada seluruh warga atau keluarga miskin ekstrem.
Selanjutnya, Strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrem berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa. Kemudian, pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui Posyandu Kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrim.
Kemendes PDTT, kata Gus Menteri telah memiliki sejumlah tahapan yakni melakukan pemetaan awal dengan mengecek hasil pendataan SDGs Desa, lalu membuat peta warga miskin ekstrim per kabupaten dengan jumlah menurut lokasi kecamatan, desa, RW/RT, kemudian melakukan penyusunan rencana anggaran dengan sesuai jenis yang dibutuhkan.
Bukan itu saja, Gus Menteri juga telah menyiapkan aksi penanganan untuk keluarga miskin ekstrim diantaranya dengan melakukan pengurangan pengeluaran seperti gerakan asupan kalori harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan memberikan Beasiswa.
Salah satu Aksi lainnya yakni meningkatan pendapatan yakni seperti adanya padat karya tunai desa, BLT Dana Desa, pekerja di Bumdes dan program-program pemberdayaan. Selain itu juga perlu adanya pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim.
Gus Menteri juga berharap dengan terwujudnya target nol persen kemiskinan ekstrim di kabupaten yang telah menjadi pilot project untuk tahap awal, nantinya bisa diikuti oleh kabupaten lainnya.
\"Saya optimis, kemiskinan ekstrim nol persen hingga tahun 2024 dilevel desa bisa terwujud. Karena desa bisa. Desa itu pasti bisa,\" pungkasnya.(ale)