RAKYATCIREBON.ID - Setoran saat mutasi jabatan di Kabupaten Cirebon sering terdengar. Terbaru, menyasar kepada calon kepala sekolah (Kepsek) yang telah melewati proses pendidikan. Nilainya cukup fantastis. Mencapai ratusan juta rupiah. Anehnya, kerap kali dikendalikan oleh orang kuat, di luar pemerintahan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH mendorong agar calon kepala sekolah (Kepsek) berani tampil, melaporkan oknum peminta setoran ke pihak berwajib. Sebagai bukti keseriusan menghindari terjadinya kesimpangsiuran informasi.
Politisi Golkar itu mengaku sudah sering mendengarnya. Tetapi, sejauh ini belum ada bukti. Makanya harus dibuktikan. Jangan sampai hanya ramai di masyarakat, tanpa ada keberanian melaporkannya ke pihak berwajib.
\"Isu itu sudah terlalu sering terjadi dan selalu saja mencuat dan menghilang. Persoalan ini sepertinya harus disikapi serius, jangan sekadar ramai terus menghilang. Jika ada pihak-pihak yang dirugikan, segera lapor ke pihak yang berwajib. Sehingga tidak menjadi kesimpangsiuran,\" kata Siska, Senin (20/9).
Artinya, kata dia, soal keluhan calon kepsek tersebut, harusnya diproses saja ke aparat penegak hukum (APH). Jika memang ada bukti-bukti atas dugaan permintaan setoran uang hingga ratusan juta rupiah, agar calon kepsek segera dilantik.
\"Jangan berani mengeluh. Berani tidak melaporkan? Karena isu-isu seperti ini yang bikin kesimpangsiuran. Kalau benar adanya, tentu sangat memalukan. Bagaimana calon kepsek bisa memanage sekolah dengan benar nantinya?\" ungkap Siska.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon, Aceng Sudarman saat hendak dimintai komentar terkait hal itu, enggan berbicara banyak. Padahal, sebagai tugas dan fungsinya, ia berhak untuk menelusuri keluhan para calon kepsek tersebut.
Aceng beralasan, kedudukannya di Dewan Pendidikan masih dalam masa peralihan. Artinya, belum secara resmi dikukuhkan. Sebab masih menunggu SK Bupati Cirebon untuk kemudian dilantik.
\"Kalau secara de facto saya sudah jadi ketua, tapi secara yuridis masih menunggu SK dari Pak Bupati. Jadi saya enggan berkomentar dulu soal ini,\" ungkap Aceng.
Sebelumnya, puluhan calon kepala sekolah (Kepsek) SMP di Kabupaten Cirebon mengeluh. Mereka yang telah lulus pendidikan dan pelatihan (Diklat) tinggal menunggu SK Bupati dan dilantik. Hanya saja, prosesnya terhambat. Karena dimintai setoran hingga ratusan juta, jika ingin segera mendapat SK Bupati dan dilantik.
“Saya awal di SMS. Terus diajak ketemu, dan dikasih tahu bila tidak memberikan setoran, jangan harap SK bupati akan turun,\" kata salah satu calon kepala SMP yang enggan namanya dikorankan. (zen)