Walikota: Kalau Ganjil-Genap Berdampak Buruk, Pasti Dievaluasi

Jumat 13-08-2021,14:00 WIB
Reporter : Iing Casdirin
Editor : Iing Casdirin

RAKYATCIREBON.ID - Rencana penerapan pengaturan lalu lintas dengan pola ganjil-genap diakui Pemkot Cirebon, bukanlah kebijakan populis. Apalagi berdampak keuntungan secara politis. Tapi langkah itu diambil untuk kebaikan semua. Demi menurunkan terus jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Udang.

\"Memang ini bukanlah kebijakan populis. Tapi saya pastikan, tidak ada pemimpin di mana pun yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Ini demi kebaikan,\" ungkap Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH usai rapat bersama Komisi I DPRD Kota Cirebon, Kamis (12/8).

Diakui Azis, kebijakan yang diterapkan sejalan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Salah satunya dengan mengambil opsi ganjil-genap. Untuk menekan mobilitas dinilai efektif. \"Karena mungkin jumlah pelat ganjil dan genap berimbang. Sederhananya, separuh kendaraan di rumah,\" ujarnya.

Di sisi lain, kata Azis, angkot dengan pelat kuning dan ojek online dikecualikan. Sehingga geliat ekonomi bagi masyarakat kecil juga bisa tumbuh. Pengendalian mobilitas warga dengan ganjil-genap, dapat dijalankan dengan tidak terlalu berat.

\"Karena kondisi kita sudah sangat menurun, baik tenaga maupun materi yang dimiliki. Saya bersyukur dan bangga, dewan memanggil kami. Karena saya pikir langkah dewan memanggil kami, itu langkah brilian, tepat dan adil. Kami ditanya tentang konsep kebijakan ini,\" tuturnya, dalam rapat.

Azis memahami, kenapa dewan mengundang pihaknya untuk rapat bersama. Anggota dewan pasti mendapatkan banyak aspirasi dari masyarakat. Hal itu pula yang dirasakan Azis sebagai walikota.

Menurutnya, pihaknya wajib mendengar keluhan masyarakat. Tapi sebagai penyelenggara pemerintahan, punya tanggung jawab untuk pemerintahan lebih baik. Khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.

\"Ribuan follower saya di media sosial mencaci maki, karena kita akan mengambil kebijakan ganjil-genap. Sementara kami dan TNI-Polri mengacu pada kebijakan di atas,\" katanya.

Dikatakannya, pola penyekatan maupun penutupan jalan saat PPKM Darurat faktanya efektif menekan laju kasus Covid-19. Sehingga penurunan jumlah kasus Covid-19 harus terus dijaga, bahkan semakin ditekan.

\"Konsep sudah dibuat, tapi kita akan uji coba. Kalau semuanya dianggap baik, barulah dilaksanakan. Artinya, kami mengkaji. Dan kami tidak akan ngotot kalau itu berdampak buruk. Kami tidak akan segan merevisi,\" ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD, Harry Saputra Gani mengusulkan, sepeda motor diberi pengecualian atas kebijakan ganjil-genap. Pertimbangannya, banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang beraktivitas ekonomi dengan sepeda motor.

\"Kemudian saya usulkan juga ganjil-genap ini hanya diberlakukan di perbatasan kota-kabupaten. Agar mengurangi mobilitas warga dari luar Kota Cirebon yang masuk ke kota,\" katanya. (jri)

Tags :
Kategori :

Terkait