RAKYATCIREBON.ID - PDI Perjuangan di Jawa Barat sudah mendirikan 27 posko darurat, termasuk di Kota Cirebon. Ini sebagai respons terhadap pemberlakuan kebijakan PPKM yang dampaknya begitu dirasakan oleh masyarakat.
Sabtu (31/7) akhir pekan lalu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono turun ke Kota Cirebon untuk memastikan posko sudah berjalan, dan program-programnya sesuai serta tepat sasaran.
\"Posko darurat Covid PDIP di Jabar sudah ada di 27 Kota dan Kabupaten mulai 28 Juli lalu. Ini merupakan instruksi langsung dari ketua umum DPP PDIP. Sehingga kita bentuk posko,\" ungkap Ono kepada Rakyat Cirebon, kemarin.
Posko darurat yang didirikan, lanjut dia, diberikan beberapa tugas untuk ikut membantu pemerintah menangani dampak Covid-19. Baik masyarakat yang terpapar Covid-19 maupun yang terdampak PPKM.
\"Tugasnya, mendata warga terpapar maupun terdampak. Melakukan pendampingan progam pemerintah, pelayanan medis dan bansos. Termasuk vaksinasi,\" lanjutnya.
Di posko darurat Covid-19, PDIP juga mendirikan dapur umum untuk melayani pesan antar masyarakat yang sedang melakukan isoman. Membagikan bantuan sembako untuk masyarakat yang terpapar dan terdampak yang kurang mampu.
\"Posko darurat juga sampai melayani peminjaman oksigen. Karena saat ini menjadi barang langka dan harga tinggi. Terima kasih kepada kawan-kawan DPC, serta fraksi yang telah menjalankan instruksi partai,\" jelas Ono.
Untuk menjalankan posko darurat yang di dalamnya ada berbagai program bantuan, kata Ono, para anggota DPRD di Kota Cirebon rela tidak mengambil gaji serta tunjangannya. Belum lagi ditambah kas partai serta tambahan urunan dari para anggota DPRD di tingkat provinsi.
Bahkan dilaporkan Ono, melalui posko darurat ini, DPD PDIP Jawa Barat bisa menggalang kekuatan dalam bentuk dana mencapai Rp12 miliar. Berasal dari kas partai, gaji para kader yang menduduki kursi legislatif hingga dana lain yang tidak mengikat.
Posko darurat PDIP, tambah Ono, didirikan sampai waktu yang tidak ditentukan. Karena semua belum tahu sampai kapan pandemi berakhir. Juga belum tahu apakah tanggal dua status PPKM dicabut atau dilanjutkan.
\"Kita melihat perkembangan penyebaran Covid. Di Kota Cirebon, anggaran yang ada, 210 juta gaji fraksi Kota Cirebon, tambah kas partai 30 juta, tambah dari DPRD Provinsi 30 juta. Jumlah 270 juta untuk operasional posko. Saya juga siapkan ambulance khusus untuk Kota Cirebon. Ini gerakan kemanusiaan PDIP. Posko darurat yang kita dirikan diharapkan benar-benar membantu masyarakat,\" pungkasnya. (sep)