RAKYATCIREBON.ID - Pemerintah Kota Cirebon menyadari perlunya kerja sama dengan pemerintah daerah tetangga dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pasalnya, Kota Cirebon menjadi pusat kegiatan masyarakat bagi banyak warga dari daerah tetangga.
Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH mengatakan, penerapan PPKM Darurat dilakukan di Jawa dan Bali. Sehingga, para kepala daerah di dua pulau ini sudah pasti mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Kota Cirebon juga butuh kerja sama dengan daerah sekitarnya.
\"Tentunya karena Cirebon bagian dari Jawa-Bali yang diberlakukan PPKM Darurat, jadi para kepala daerah sudah tahu. Sehingga harus bisa bekerja sama dalam arti saling mendukung. Karena semua demi kepentingan masyarakat. Jadi, perlu kerja sama dengan pemda tetangga,\" ungkap Azis, di sela-sela monitoring PPKM Darurat ke beberapa lokasi.
Azis mengakui, ketatnya PPKM Darurat di Kota Cirebon dengan penutupan akses menuju dalam kota memicu kepadatan di beberapa titik. \"Penutupan jalan akses menuju Kota Cirebon memang sempat mengakibatkan kepadatan di titik tertentu. Tapi bisa ditanggulangi dan diurai oleh petugas,\" ujarnya.
Namun demikian, target menurunkan tingkat keramaian di dalam kota, kini mulai terlihat. Di sejumlah ruas jalan yang biasanya ramai, kini terlihat lebih lengang. \"Beberapa ruas jalan yang biasanya ramai, sekarang tingkat keramaiannya berkurang signifikan,\" kata Azis.
Terkait kepadatan yang terjadi di Tangkil pada Senin (12/7), diakui Azis, dikarenakan banyak warga dari luar kota yang biasa beraktivitas di Kota Cirebon belum tahu ada penutupan jalan. \"Tapi setelah itu berkurang lagi (kepadatannya),\" ucapnya.
Dia berharap, PPKM Darurat yang dilaksanakan dengan ketat bisa mengurangi tingkat keterpaparan Covid-19 di Kota Cirebon. \"Karena saat ini juga (jumlah kasus positif Covid-19) kecenderungannya menurun. Meskipun terkadang fluktuatif,\" katanya.
Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Imron Ermawan mengatakan, jika terjadi kepadatan jumlah kendaraan di titik-titik tertentu imbas dari penutupan akses menuju Kota Cirebon, pihaknya akan langsung mengurai. Menurutnya, masyarakat sudah tahu ketentuan PPKM Darurat.
\"Jadi kalau terjadi kepadatan, patut diduga pekerja yang non-esensial masih masuk kantor. Tim terus bergerak mencari dan memburu pelaku usaha maupun perorangan yang melanggar PPKM Darurat,\" katanya. (jri)