RAKYATCIREBON.ID - Angka kematian ibu hamil (Bumil) di Kabupaten Cirebon masih tinggi. Hal itu dibenarkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon. Termasuk, salah satunya, bumil meninggal lantaran tidak tertolong setelah berstatus positif Covid-19.
Sekretaris Dinkes Kabupaten Cirebon, dr Edi Susanto mengatakan, pihaknya mencatat, jumlah total angka kematian bumil tahun ini mencapai 16 orang. Kemudian kematian bayi sebanyak 42. Sementara bumil yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 18 orang.
Untuk jumlah bumil terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal dunia, ada empat orang. Tiga di antaranya, meninggal di rumah sakit. Sisanya, di puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Cibogo. Hanya saja, Edi membantah, ketika dikatakan bumil meninggal tanpa ada penanganan.
Pasalnya, upaya untuk menyelamatan sudah dilakukan. Dengan merujuk ke berbagai rumah sakit yang ada. Dari 12 rumah sakit, semua tidak siap menerima layanan karena penuh.
“Benar ada. Tiga meninggal di rumah sakit. Satu di Puskesmas PONED Cibogo. Semua sudah dirujuk ke mana-mana. Tapi karena risikonya tinggi, ada pendarahan akhirnya tidak tertolong,” kata Edi kepada Rakyat Cirebon, Selasa (6/7).
Edi pun menjelaskan, untuk menekannya, harus dilakukan penurunan angka Covid-19 terlebih dulu. Pengendaliannya ditingkatkan. Tidak bisa menyerahkan kepada pemerintah saja. Harus selaras, pemerintah dan masyarakat, saling bahu-membahu.
Kemudian, rumah sakit harus mempunyai pintu khusus maternal. Membedakan antara maternal persalinan yang tanpa risiko dengan yang berisiko tinggi. Artinya, tidak disamakan dengan pintu Unit Gawat Darurat (UGD).
“Yang sekarang terjadi penumpukan karena semua harus lewat UGD. Karena memang berat. Jadi harus ada solusi. Yakni pintu lain UGD khusus yang maternal. Supaya pasien tidak melewatii UGD, yang crowded di situ,” ucapnya.
Selanjutnya, perlu adanya peningkatan skil dari Poned. Mengingat situasi rumah sakit saat ini, kondisinya penuh. Sementara Puskesmas PONED, yang dijadikan sebagai rujukan dari bidan desa atau dari wilayah kecamatan, tidak mampu menyelesaikan risiko-risiko berat. Kalau berat harus dirujuk ke rumah sakit.
Edi mengaku, adanya kasus kematian bumil ini, menjadi perhatian semua pihak. Hanya saja, belum ada kebijakan yang diambil. Baru sebatas memberikan anjuran, dengan menyosialisaikan ke puskesmas-puskesmas.
“Nanti kita akan upayakan ke Pemda minta solusi. Kalau perlu, ada rumah sakit yang memberikan layanan khusus maternal. Atau meminta Pemda memberikan kebijakan supaya rumah sakit bisa melayani pasien seperti itu, tanpa harus ke UGD. Atau pintu UGD khusus maternal. Tidak tercampur dengan pasien Covid,” katanya.
Ia pun melanjutkan, bumil yang terkonfirmasi positif Covid-19, layanannya dipisahkan dengan yang tidak terkonfirmasi positif. Sejauh ini, Dinkes belum mengeluarkan surat edaran ke puskesmas atau ke rumah sakit daerah. Dinkes akan berkoordinasi terlebih dulu dengan bupati dan sekda menjelaskan situasi yang sekarang terjadi. “Kita akan meminta solusinya. Memohon arahan,” imbuhnya.
Edi juga menjelaskan, saat ini, sudah menyiapkan 11 puskesmas yang diproyeksikan bisa digunakan sebagai tempat isolasi bagi yang ringan. Ke 11 puskesmas itu, meliputi Puskesmas Beber, Dukupuntang, Kamarang, Losari, Palimanan, Pangenan, Plumbon, Sindanglaut, Suranenggala, Sedong dan Pabedilan. SK-nya sedang disiapkan.
“Kita sedang mengajukan usulan. Bahwa ke 11 puskesmas itu akan dijadikan tempat isolasi mandiri. Saat ini masih diproses. Mudah-mudahan minggu depan selesai. Sehingga secepatnya bisa dilaksanakan. Situasinya darurat,” akunya.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon melakukan komunikasi dengan Pemda. Menyikapi penumpukan pasien akibat kelangkaan ruangan di rumah sakit daerah maupun swasta.