RAKYATCIREBON.ID - Rapat Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2022 diundur, menyusul akibat sejumlah pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon terpapar Covid-19.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon, Suratmo menjelaskan, awalnya merencanakan Musrenbang RKPD tahun anggaran 2022 akan diselenggarakan pada hari ini (kemarin,-red). Namun pada Sabtu pekan lalu terdapat sejumlah staf Bappelitbangda yang terkonfirmasi positif Covid-19.
\"Senin kemarin sudah dilakukan langkah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yaitu dengan tracking (Swab Massal) dan juga penyemprotan desinfektan di seluruh ruangan Bappelitbangda,\" kata Suratmo kepada wartawan, Rabu (24/3).
Dengan adanya sejumlah pegawai Bappelitbangda yang terpapar Covid-19, akhirnya setelah melaporkan kejadian tersebut dengan pimpinan (Sekda,-red) disepakati jika penyelenggaraan Musrenbang diundur, karena aku dia, kegiatan Musrenbang harus matang, yakni persiapan-persiapan dokumen, koordinasi dan sebagainya.
\"Agar dapatnya maskimal, kegiatan Musrenbang diundur jadi tanggal 31 Maret 2021 di jam yang sama, tempat yang sama, soalnya 5 orang adalah salah satunya moderator dan termasuk tim operator penyusun serta perumus untuk paparan bahan Musrenbang RKPD tahun 2022,\" kata Suratmo.
Nantinya, lanjut Ratmo sapaan akrabnya, Musrenbang RKPD tahun 2022 dilakukan semi tatap muka dan virtual, karena masih situasi PPKM maka tetap dengan membatasi jumlah undangan yang hadir. \"Nanti instansi vertikal dan lainnya kita lakukan dengan virtual. Kita tidak ingin semuanya seperti ini tapi apa daya. Yang penting Musrenbang tetap dilakukan,\" jelas Ratmo.
Masih dikatakan Ratmo, selain itu pihaknya juga mengundang narasumber dari berbagai sumber. Pertama dari perwakilan Kementerian Perdagangan, DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Barat.
\"Narasumber perwakilan Kemendag kaitan dengan ekonomi di masa pandemi. Kemudian narasumber dari DPR RI kaitan dengan optimalisasi APBN dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Sementara itu DPRD Provinsi Jawa Barat, kaitan dengan percepatan pembangunan metropolitan Cirebon Raya dan Segitiga rebana. Termasuk paparan Bappeda Provinsi Jawa Barat kaitan dengan sinergitas program prioritas antara kabupaten Cirebon dan Provinsi,\" tukasnya. (yog).