RAKYATCIREBON.ID - Wacana Ridwan Kamil (RK) yang akan merebut kursi ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat menjadi hal yang mustahil terjadi.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPD Golkar Majalengka, Asep Eka Mulyana.
Asep mengatakan, wacana itu akan menjadi catatan penting bagi partai kader yang sangat kental dengan kaderisasinya.
\"Hal yang tidak mungkin terjadi. Suatu hal mustahil, karena partai Golkar ini adalah berbasis kader, tidak mungkin dari eksternal bebas melenggang merebut kursi ketua,\" ujar Asep Eka Mulyana, Rabu (25/2).
Asep Eka menjelaskan, ketika pihak eksternal dengan mudahnya masuk ke dalam partainya, hal itu akan mencederai aturan organisasi (partai) yang selama ini menjadi pegangan perjuangan.
\"Seandainya benar wacana itu, ini adalah catatan fatal dalam keberlangsungan dinamika partai. Minimal dia harus aktif terlebih dahulu sebagai anggota atau dia memiliki kartu keanggotaan,\" lanjutnya.
Ketua Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Majalengka itupun menilai apapun yang disampaikan oleh pengamat politik universitas al-Azhar Indonesia adalah suatu hal yang wajar.
Akan tetapi, ketika membahas partai golkar dia menegaskan bahwa tidak mudah bisa gabung dalam partainya. \"Yang jelas partai kami berbasis kader, keanggotaannya juga harus pasti,\" katanya.
Sementara itu, Ketua DPC NasDem Majalengka, Wawan Darmawan SPd mengatakan, pada prinsipnya secara pribadi dan partai tidak mau berkomentar urusan internal partai lain di luar partai NasDem.
Menurut Wawan, hubungan Nasdem dengan Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, juga ketika dulu mengusung sebatas hubungan partai sebagai warga yang diusung dan didukung.
Karena waktu itu pun tidak ada kaitan perjanjian Ridwan Kamil harus menjadi Kader NasDem.
“Sebagai warga negara sejatinya bebas menentukan pilihan politik dan bergabung dengan kekuatan politik baik ormas maupun partai politik,\" ujarnya.
Menurut Wawan, kaderisasi partai politik amat penting ketika menjadi bagian penting bagaimana calon-calon pemimpin kedepan terlahir dari proses kaderisasi partai politik itu sendiri.
“Saya termasuk yang mengusulkan agar kaderisasi partai politik menjadi komitmen pemerintah dengan cara menambah anggaran bagi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik,” imbuhnya.(hsn)