RAKYATCIREBON.ID- Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan toleransiadalah prasyarat utama berlangsungnya sebuah negara atau masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.
Menurutnya, perlu suatu pengikat untuk Indonesia yang terdiri dari banyak agama, suku, adat istiadat yang berbeda-beda, bahasa, dan asal-usul. \"Semua itu dibangun prinsip atau prasyarat untuk menguatkan itu semua yakni toleransi,\" katanya di Jakarta, Rabu (27/1).
Seperti diketahui, isu intoleransi belakangan menguat seiring makin masifnya penggunaan media sosial (medsos).
Kasus bullying, pemaksaan pendapat, dan lainnya menjadi isu sehari-hari yang terjadi belakangan ini. Padahal, berdirinya bangsa ini adalah hasil dari sebuah kesepakatan yang dasar utamanya adalah toleransi.
Jazilul mengatakan bangsa ini sudah bersepakat untuk menjadikan satu semboyan nasional toleransi yang disebut dengan Bineka Tunggal Ika.
\"Kita (bangsa Indonesia) memaklumatkan, mengumumkan bahwa kita ini masyarakat yang beragam. Meskipun beragam, kita satu kesatuan. Ini pondasinya,\" kata sosok yang karib disapa Gus Jazil itu.
Menurutnya, hal inilah yang akan berdampak menjadi intoleran, perbuatan yang ekstrem, radikal, dan terorisme.
\"Kalau itu sudah aksi. Awalnya tidak setuju, kemudian di situ tidak ada toleransi, dimensi kesepahaman tidak ada, akan muncul dimensi kedua pemaksaan pendapat,\" katanya.
Menurut Gus Jazil, sering kali apa yang disebut dengan pikiran ekstrem dan radikal dengan membenarkan pikirannya sendiri.
\"Dia tidak mau tahu dengan pikiran yang lain,\" tegasnya. Bahkan, lanjut Gus Jazil, kelompok yang mengkafirkan sehingga boleh melukai orang lain. Bahkan, kata dia, boleh membunuh di luar kelompoknya. Sebab, semua yang di luar kelompoknya dianggap sesat. Ini berbahaya bagi kelangsungan sebuah negara,\" katanya.
Karena itu, Gus Jazil mengatakan, toleransi menjadi kebutuhan mutlak dan prasyarat berdirinya sebuah negara yang majemuk.
\"Tanpa toleransi tidak mungkin ada kesepakatan, dan kesepakatan itu membutuhkan toleransi,\" pungkas wakil ketua umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (*/jpnn)