RAKYATCIREBON.ID-Bupati Kuningan H Acep Purnama menyayangkan munculnya hasil survei ke media publik, yang dikeluarkan oleh Kuningan Institute terkait adanya korupsi dalam penggunaan anggaran covid-19, justru prasangka negativ yang muncul karena kurangnya pengetahuan sehingga akan menimbulkan fitnah.
“Kalau memang ada prasangka seperti itu, Saya mohon menghimbau sebaiknya jangan dimunculkan di media publik dulu, itu nanti jadi fitnah, kenapa tida bertanya langsung dan kami akan membuka\" kata Bupati Kuningan, H Acep Purnama, keika ditemui usai Sholat Jum\'at di Masjid Al Asri, Komplek Pendopo Setda Kuningan, Jum\'at (29/05).
Menurut Bupati, terkait dengan penanganan covid-19 di Kabupaten Kuningan, sudah sesuai dengan peraturan-peraturan diatas termasuk PKM no 1 tahun 2020 dan lain sebagainya, termasuk penetapan kedaruratan dan sistem penganggaran yang baik kita alokasikan sesuai dengan posnya.
Diungkapkan Bupati, besaran nilai yang dianggarkan untuk penanganan Covid-19 ini, mulai dari awal Rp 17 miliar, menjadi sekira Rp 20 miliar, kemudian Rp 41,1 miliar dan terakhir sekarang jadi Rp 77 miliar, itu karena atas perintah peraturan dan UU dan sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan, termasuk dari kementerian.
“Kami tidak ada niatan sekecil apapun menyelewengkan dana-dana tersebut. Sebagai Bupati saya bertanggungjawab dan mengawasi secara langsung penggunaannya,” ungkapnya.
Bupati memberikan contoh di Dinas Kesehatan Kuningan, dari anggaran Rp 3 miliar, baru terpakai sebagian saja. Dan itu jelas ada catatannya, bahkan untuk rencana pembelian alat rapid test pun, adalah sepengetahuan pihaknya.
\"Bahkan, selain anggaran dari pemerintah, kami pun selalu mencatat pemasukan bantuan dari donatur-donatur kami ucapkan terima kasih,\" tuturnya.
Diantara bantuan tersebut ada pula yang berupa barang, itu pun, dicatat, dan ada pula yang dibeli dari anggaran penanganan Covid-19 pemerintah. Bupati mengakui bahwa di saat sulit, pernah membeli alat-alat dengan harga di atas normal. Dirinya menyadari ini akan jadi bahan tudingan seperti yang hasil survei tersebut. Namun semua itu dapat dipertanggung jawabkan.
Ia juga meyakinkan bahwa semua kebijakan terkait anggaran penanganan Covid-19 ini nanti pasti akan dilaporkan kepada masyarakat Kuningan melalui lembaga DPRD.
\"Makanya jika ada anggapan penyelewengan terhadap anggaran penanganan Covid-19, Saya tegaskan lagi, itu semuanya tidak benar,\" pungkasnya.(ale)