Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai, surat Andi itu menyalahi kewenangan. Sebab, secara teknis, surat semacam ini hanya bisa disampaikan Presiden, Menteri Kesehatan, atau BNPB, dalam kaitannya untuk penanganan Covid-19. \"Itu jelas salah. Stafsus itu hanya bekerja di bawah kendali Presiden. Nggak ada kewenangan apa pun,\" terang Margarito.
Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, menyebut adanya maladministrasi dalam surat Andi itu. Pihaknya juga sudah melayangkan teguran. Agar tidak terulang, ia menyarankan pejabat di lingkungan Istana dibekali soft skill terkait birokrasi. \"Soft skill misalnya bagaimana menghindari diri dari konflik kepentingan, menghindari jebakan gratifikasi, hingga korupsi. Bagaimana ketentuan penggunaan kop surat, penggunaan tanda tangan basah, dan lain-lainnya,\" saran Adrianus.
Di linimasa, bully-an untuk Andi terus bergulir. Tak cuma lawan politik, pendukung Jokowi juga angkat bicara soal surat ini. Denny Siregar misalnya. Ia kesal, karena surat tersebut telah mencoreng nama baik Presiden.
\"Woiii, stafsus milenial... Urusan perusahaan elu sama urusan negara jangan disatuin. Gak usah sok-sokan pakai kop surat kabinet. Elu itu mencoreng nama Presiden lu, tahu gak?\" sentilnya di akun @Dennysiregar7.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
Yang lain, menyindir lebih keras. \"Inikah milenial cerdas yang digaji jutaan dengan uang rakyat?\" tulis @mysalt_sunshine. \"Abuse of power, stafsus milenial kelakuan kolonial,\" cibir @montaguy.
Akun @FahmiNsk mengaku tidak habis pikir. \"Ketika para tenaga medis sedang berjuang hidup dan mati, ada anak muda yang digaji dengan uang rakyat atau uang negara cermat membaca peluang. Cerdas,\" tudingnya. \"Waduh parah ini, stafsus langsung bersurat ke Camat, apa memangnya tidak ada Gubernur, Bupati/ Walikota, atau merasa sudah SUPER, lagian perusahaannya sendiri yang di Promosikan, PARAH,\" kritik @akunrecehndeso. (rmco)