RAKYATCIREBON.ID-Andi Taufan Garuda Putra, salah satu stafsus milenial Presiden Jokowi, sedang jadi bulan-bulanan warganet. Penyebabnya, dia mengirim surat berkop Setkab ke para camat yang berisi permintaan dukungan bagi perusahaannya dalam menangani Covid-19. Andi memang sudah mencabut surat itu. Namun, bully-an tidak berhenti. Bahkan, ada yang menyebut Andi sebagai stafsus milenial tapi prilakunya kolonial.
Surat Andi bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 itu keluar sejak tanggal 1 April lalu. Di dalam surat itu, Andi meminta dukungan para camat di seluruh Indonesia beserta perangkat desa bekerja sama dengan petugas perusahaan yang dipimpinnya, yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), terkait program bantuan Covid-19.
Ada 2 cakupan bantuan yang disebutkan dalam surat tersebut. Pertama, edukasi Covid-19. Kedua, pendataan alat pelindung diri (APD) Puskesmas.
\"Oleh karena itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu beserta para perangkat desa terkait agar dapat mendukung pelaksanaan program kerjasama ini agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan efektif,\" bunyi penggalan surat tersebut.
Awalnya tidak ada masalah. Namun, dua hari terakhir, surat itu viral di medsos. Banyak pihak langsung menghakimi Andi.
Andi pun langsung menyampaikan klarifikasi melalui sepucuk surat, yang kali ini tidak lagi berkop Setkab.
Di awal suratnya, dia mengapresiasi dan berterima kasih ke berbagai pihak yang telah memberikan masukan. Dia pun berjanji, hal itu akan menjadi pelajaran penting untuk ke depannya agar tetap mengikuti kaidah aturan dalam sistem birokras. \"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut,\" tulisnya.
Ia menekankan, surat sebelumnya bersifat pemberitahuan dukungan kepada program desa lawan Covid-19 yang diinisiasi Kemendes PDTT. Dukungan tersebut murni atas dasar kemanusiaan. Biayanya bersumber dari Amartha dan donasi masyarakat, tanpa menggunakan APBN maupun APBD. \"Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat membantu mencegah dan menanggulangi Covid-19 di desa, melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya,\" jelasnya.
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai, surat Andi itu menyalahi kewenangan. Sebab, secara teknis, surat semacam ini hanya bisa disampaikan Presiden, Menteri Kesehatan, atau BNPB, dalam kaitannya untuk penanganan Covid-19. \"Itu jelas salah. Stafsus itu hanya bekerja di bawah kendali Presiden. Nggak ada kewenangan apa pun,\" terang Margarito.
Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, menyebut adanya maladministrasi dalam surat Andi itu. Pihaknya juga sudah melayangkan teguran. Agar tidak terulang, ia menyarankan pejabat di lingkungan Istana dibekali soft skill terkait birokrasi. \"Soft skill misalnya bagaimana menghindari diri dari konflik kepentingan, menghindari jebakan gratifikasi, hingga korupsi. Bagaimana ketentuan penggunaan kop surat, penggunaan tanda tangan basah, dan lain-lainnya,\" saran Adrianus.
Di linimasa, bully-an untuk Andi terus bergulir. Tak cuma lawan politik, pendukung Jokowi juga angkat bicara soal surat ini. Denny Siregar misalnya. Ia kesal, karena surat tersebut telah mencoreng nama baik Presiden.
\"Woiii, stafsus milenial... Urusan perusahaan elu sama urusan negara jangan disatuin. Gak usah sok-sokan pakai kop surat kabinet. Elu itu mencoreng nama Presiden lu, tahu gak?\" sentilnya di akun @Dennysiregar7.
Yang lain, menyindir lebih keras. \"Inikah milenial cerdas yang digaji jutaan dengan uang rakyat?\" tulis @mysalt_sunshine. \"Abuse of power, stafsus milenial kelakuan kolonial,\" cibir @montaguy.
Akun @FahmiNsk mengaku tidak habis pikir. \"Ketika para tenaga medis sedang berjuang hidup dan mati, ada anak muda yang digaji dengan uang rakyat atau uang negara cermat membaca peluang. Cerdas,\" tudingnya. \"Waduh parah ini, stafsus langsung bersurat ke Camat, apa memangnya tidak ada Gubernur, Bupati/ Walikota, atau merasa sudah SUPER, lagian perusahaannya sendiri yang di Promosikan, PARAH,\" kritik @akunrecehndeso. (rmco)