Fraksi PKS Kuningan Janji Tetap Kritis di Tengah Koalisi Pemerintah

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID, KUNINGAN - Langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kuningan yang kini resmi berada di barisan koalisi pemerintahan daerah memunculkan beragam respons. Namun Fraksi PKS DPRD Kuningan memastikan, posisi politik tersebut tidak akan menghilangkan peran kritis mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Komitmen itu disampaikan jajaran Fraksi PKS saat menggelar silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah jurnalis di ruang fraksi, Sabtu (14/03). Forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas arah politik PKS serta kontribusinya dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Kuningan.

Dalam diskusi yang berlangsung sekira 30 menit tersebut, para wartawan menyoroti perubahan posisi PKS yang kini bergabung dengan koalisi pemerintah daerah. Mereka berharap langkah tersebut tidak membuat partai kehilangan karakter sebagai kekuatan politik yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKS Kuningan Saipuddin, S.Si,  memastikan  fungsi pengawasan terhadap pemerintah tetap menjadi komitmen utama partainya di lembaga legislatif.

Menurutnya, keberadaan PKS di dalam koalisi justru dapat dimanfaatkan untuk memastikan berbagai program pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Masuknya PKS ke dalam koalisi pendukung pemerintah tidak berarti kami berhenti bersikap kritis. Dalam menjalankan fungsi legislatif, kami tetap akan menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Jika ada kebijakan pemerintah yang dirasa kurang tepat atau menyimpang dari kepentingan rakyat, kami tentu akan mengingatkan dan mengoreksinya,” ujar Saepuddin.

Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah anggota Fraksi PKS lainnya, di antaranya Wawan Romliansyah, Siti Mahmudah, dan Kokom Komariah. Mereka sepakat peran partai di parlemen bukan sekadar mendukung program pemerintah, tetapi juga memastikan kebijakan berjalan transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, PKS Kuningan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama ini perjuangan mereka dalam menyuarakan aspirasi publik dirasakan belum optimal. Ke depan, partai tersebut berkomitmen meningkatkan kinerja politik, baik dalam fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

Dengan posisi barunya di koalisi pemerintahan daerah, PKS menegaskan  tetap menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap program pembangunan dan sikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. (Bud)

Sumber: