RAKYATCIREBON.ID-Infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon menyedihkan. Pasalnya baru 30 persen ruas jalan milik Kabupaten Cirebon masuk kategori baik.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (12/1).
Hermanto mengaku, buruknya infrastruktur yang ada di Kabupaten Cirebon banyak dikeluhkan masyarakat.
“Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat, tentu ini akan kami tindak lanjuti dengan melakukan pendataan dan memanggil pihak-pihak terkait baik Dinas maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, “ kata Hermanto.
Tidak hanya datang dari masyarakat, keluhan pun datang juga dari para kontraktor yang merasa kan besarnya anggaran tambahan yang harus di tanggung . Para pengusaha, kata Hermanto, mengeluhkan bila buruknya kondisi jalan memancing banyak pungli disepanjang rute angkutan barang.
“Salah satu faktor menurunnya kualitas infrastruktur yang dikerjakan oleh para kontraktor, akibat ulah oknum masyarakat yang meminta jatah,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, tersebut.
Tapi kami pun akan melakukan kajian terlebih dahulu, apakah pihak Dinas terkait gagal dalam melakukan pengawasan khusus quality control, karena merekalah yang berwenang mengawasi para kontraktor yang mengerjakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon.
“Selain faktor oknum masyarakat yang minta jatah, kami juga akan panggil Dinas terkait yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, nanti kami panggil semua, “ tegas Legislator Partai Nasdem Kabupaten Cirebon
Hermanto pun mengakui, buruknya infrastruktur di Kabupaten Cirebon karena ada pembiaran dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanis Cisanggarung (CC), karena dibanyak tempat ruas jalan bersinggungan dengan Sungai yang mengakibatkan banjir sehingga memperparah kondisi infrastruktur di Kabupaten Cirebon.
“Kami pun sangat menyesalkan atas pembiaran dari BBWS CC, karena tidak melakukan perbaikan yang memadai sehingga sangat berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur di wilayah Kabupaten Cirebon yang tentunya juga berdampak pada menghambatnya aktivitas perekonomian masyarakat,” demikian Hermanto. (rmol)