Tapi, saya bisa memahami kesulitan yang dialami KPK. Soal tebang-pilih misalnya, Anda mesti tahu setiap tahun KPK menyelidiki sekitar 15.000 kasus korupsi, sementara kapasitas SDM-nya hanya mampu untuk tangani 2.000-3.000 kasus. Terkatung-katungnya kasus korupsi kerapkali bukan salah KPK, tapi leletnya BPK menghitung berapa kerugian yang diderita Negara dalam kasus korupsi X. Kenapa KPK lamban? Jangan tanya saya. Misalnya, kasus dugaan korupsi Pelindo, baru beberapa hari yang lalu terbetik berita bahwa BPK siap menghitung kerugian tersebut padahal terduga koruptor sudah ditersangka-kan 2-3 tahun yang lalu. Kasus pengadaan helikopter AW- 101, misalnya, sampai sekarang BPK belum juga merampungkan jumlah kerugian negara. “Mana bisa kami bawa ke Tipikor, kalau belum dapat laporan resmi dari BPK?” begitu kata seorang Komisioner KPK kepada saya, ketika dua kali saya tanyakan kasus ini.
Nah, kelemahan KPK memang layak “ditutup” atau dikurangi dengan bantuan Dewan Pengawas dengan catatan Dewan Pengawas memang benar-benar berfungsi untuk memperkuat KPK, bukan untuk kongkalikong dengan Komisioner KPK dalam upaya menggorok leher KPK!! Jokowi telah memilih Dewan Pengawas KPK berkaliber tinggi: Artidjo, si algojo Mahkamah Agung; Tumpak Hatorangan dengan reputasi yang baik; Dr. Haryono, eks Hakim Konstitusi yang cemerlang prestasinya, Albertina Ho, Hakim Tinggi yang dikenal dengan kegigihan, ketegasan, kecermatan dan kekukuhannya. Hanya Syamsudin Haris yang kita ragukan: pengamat politik yang semula caci-maki habis UU KPK yang baru, toh bersedia masuk Dewan Pengawas.
Terhadap ke-5 komisioner KPK yang baru, kritik dan kecaman publik kiranya sudah cukup, enough is enough. Kini saatnya kita kasih kesempatan, kita soroti terus bagaimana kinerja mereka ke depan: apakah korupsi benar-benar akan surut dengan “teori Malaria” Firli Bahuri atau sebaliknya, korupsi semakin menggurita.
Kita juga perlu sekali lagi memperingatkan KPK baru berikut Dewan Pengawasnya: Indonesia MUSTAHIL akan maju dan kuat selama penegakan hukumnya memble; selama kejahatan korupsinya menggila. Demokrasi pun akan hancur jika law enforcement Indonesia lemah. Siapa bilang tindakan keras terhadap koruptor tidak menimbulkan efek jera? Lihatlah contoh RRT: Xi Jin-ping menindak keras setiap koruptor, termasuk hukuman mati. Koleganya sendiri, sesama anggota Biro Politik Partai Komunis Tiongkok yang very powerful dijebloskan ke penjara karena terbukti melakukan kejahatan korupsi. Index korupsi di RRT merosot tajam karena sikap dan tindakan tegas pemerintah terhadap setiap koruptor, terutama korupsi di tataran partai dan pemerintahan! ***
Prof. Tjipta Lesmana