RAKYATCIREBON.ID-Sentimen negatif masyarakat dan pelaku ekonomi disinyalir akan muncul jika Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mempertahankan niatnya untuk memperpanjang jabatan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.
Pengamat Ekonomi Universitas Palangka Raya, Fitria Husnatarina, mengungkapkan bahwa sentimen negatif bisa muncul lantaran Airlangga Hartarto dianggap kehilangan independensi sebagai Menko Perekonomian.
Padahal, menurut Fitria, hal tersebut menjadi kebutuhan dasar yang harus dimiliki Menko Perekonomian jika ingin memperbaiki kondisi ekonomi negara.
\"Idealnya kan laga politik (sebagai Ketum Golkar) harus bisa dihindari ketika menjaga independensi sebagai Menko. Riset hampir selalu bisa membuktikan bahwa akan muncul sentimen negatif masyarakat terhadap dualisme atribut seperti ini,\" ungkanya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Sejauh ini, Airlangga Hartarto dikabarkan akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar. Kabar ini makin santer terdengar meski Airlangga Hartarto telah didapuk sebagai Menko Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju.
Selaku Menko Perekonomian, tugas Airlangga Hartarto terbilang tidak mudah. Sebab, Airlangga Hartarto harus bisa menjamin keberadaan iklim investasi yang mendukung masuknya calon pemodal ke Indonesia.
Airlangga Hartarto juga harus mampu mengejawantahkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia mampu bertahan menghadapi ancaman resesi global mulai tahun depan.
Sebagai catatan, sepanjang 2015-2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus pada kisaran 4,88 persen hingga 5,17 persen. Angka tersebut berjarak cukup jauh bila dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2014-2019 pada angka 6 persen hingga 7 persen.
Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri dalam negeri, Fitria menambahkan, Airlangga Hartarto harus fokus dan menunjukkan komitmen siap bekerja secara independen sebagai Menko Perekonomian.
\"Justru karena itu butuh komitmen. Merangkap jabatan itu kan bukti bahwa tata kelola sebuah lembaga goyah. Kayak enggak ada orang saja yang kompeten. Apalagi ini kan enggak linier demand politik dan strategi kenegaraan kan bisa sangat jauh berbeda dalam kontribusi terhadap kemaslahatan bangsa dan negara,\" ujarnya. (*)