Gara-gara Isu LGBT, Relawan Paslon No 1 Laporkan Dua Akun Facebook

CIREBON - Sejumlah akun yang diduga memposting informasi bohong mengenai status Calon Wakil Bupati Cirebon, Hj Dian Hernawa Susanty sebagai ketua LGBT dilaporkan kepihak berwajib. Relawan pasangan nomor urut 1, Dede Iskandar mengatakan, ada sejumlah akun Facebook yang dilaporkan ke kepolisian. “Kami telah melaporkan akun atas nama Dhede Vathur dan Cerbon Bagus. Karena telah melakukan pencemaran nama baik dan penebar kebencian serta memuat informasi bohong terkait calon kami,” tutur Dede pada Rakcer, Rabu (25/4) usai melaporkan ke kepolisian. Konten yang diposting oleh pemilik akun tersebut dianggap telah berlebihan dan menjatuhkan nama baik Paslon nomor urut 1. Oleh karena itu sebagai relawan, pihaknya merasa dirugikan. “Kami tidak terima dengan segala postingan negatif yang dilayangkan kepada kami,” tegasnya. Sikap ini juga, lanjutnya, dalam rangka mendukung program Polri yakni memberantas berita bohong atau hoax. “Kami komitmen untuk melakukan kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku. Sudah lah jangan hanya bisa menebar isu bohong di media. Kita bersaing secara sehat dan bersih saja,” tandasnya. Lebih lanjut disampaikan, kemungkinan akun yang digunakan itu palsu, namun ia bisa pastikan akun tersebut punya kedekatan dengan paslon tertentu. “Kalau saya lihat Cerbon Bagus itu juga punya paslon tertentu. Begitupun dengan Dhede Vathur, semuanya orang wilayah timur Cirebon kalau saya gak salah,” imbuhnya. Ia berharap proses hukum ini terus berlanjut, supaya menjadi efek jera bagi siapapun yang menyebarkan informasi bohong. Perlu diketahui, pasca debat kandidat beberapa waku lalu Paslon nomor urut 1 mendapatkan perhatian lantaran persoalan LGBT. Namun esoknya Cawabup Dian Hernawa Susanty memberikan penegasan bahwa jawaban yang disampaikan atas pertanyaan paslon nomor urut 2 dibatasi oleh waktu. “Saat sesi debat saya dibatasi oleh waktu, sehingga belum semua maksud saya tersampaikan. Oleh karena itu saya menegaskan sikap saya menolak LGBT. Namun secara kemanusiaan, kita perlu melakukan upaya untuk menyadarkan mereka. Mereka perlu dirangkul dan diberikan pemahaman, bukan dipukul atau dijauhi,” tegas Santy. Ia juga menyayangkan, pertanyaan tersebut terkesan menjatuhkan secara personal. Karena pertanyaan itu diluar tema yang ditentukan yakni mengenai Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum. (ari)