Een Bantah Ikut Gugat DPP Hanura

CIREBON – Disebut-sebut ikut bersama sekitar 10 DPC Partai Hanura se-Jawa Barat menggugat DPP Partai Hanura terkait pemberhentian Ketua DPD Partai Hanura Jabar, Fitrun Fitriansyah, membuat Ketua DPC Partai Hanura Kota Cirebon, Een Rusmiyati SE buru-buru angkat suara.

Een Rusmiyati (kiri). dok. Rakyat Cirebon

Een membantah dirinya telah ikut bersepakat akan menggugat DPP Partai Hanura atas persoalan Fitrun. Sebagai kader, ia memastikan diri akan fatsun terhadap segala kebijakan partainya.

“Saya tidak pernah merasa ikut bersepakat atau bahkan tandatangan untuk mengajukan gugatan ke DPP. Itu tidak benar,” ungkap Een, saat ditemui di gedung DPRD Kota Cirebon, Rabu (21/6).

Bahkan, politisi yang baru saja menjabat ketua Fraksi Hanura di DPRD menggantikan koleganya, Drs Yayan Sopyan itu mengaku, dirinya difitnah mengenai isu miring itu. “Tuduhan itu fitnah. Saya tidak pernah berpikir untuk melakukan itu,” kata anggota Komisi II DPRD itu.

Sebelumnya diketahui, melalui Surat Keputusan Nomor Skep/33/Hanura Jabar/VI/2017 tertanggal 14 Juni 2017 dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), DPP Partai Hanura mencopot Fitrun dan menunjuk mantan Bupati Garut, H Aceng HM Fikri sebagai Plt ketua DPD Partai Hanura Jabar.

Hal itu seperti disampaikan Wakil Ketua Korda Partai Hanura Jabar, Budi Hermansyah, kepada wartawan koran ini melalui sambungan ponselnya, tadi malam. Budi menyampaikan, DPP Partai Hanura telah menerbitkan surat pemberhentian Fitrun sebagai ketua DPD Partai Hanura Jabar karena alasan tertentu yang cukup kuat.

“Suratnya sudah diterbitkan oleh DPP, walau saya sendiri belum melihat langsung fisik suratnya. Tapi dinamika di Jabar sudah mengetahui itu,” ungkap Budi. Budi menyayangkan adanya sejumlah ketua DPC Partai Hanura di Jabar yang melayangkan gugatan kepada DPP Partai Hanura atas keputusan pemberhentian Fitrun.

“Sangat disayangkan ada yang melakukan pembangkangan hingga perlawanan terhadap DPP yang sudah mengambil keputusan terbaik itu. Saya kira tidak sepatutnya ada langkah itu (menggunggat DPP Partai Hanura, red),” katanya. (jri)