KESAMBI – Berstatus sebagai partai politik (parpol) pemilik satu kursi di DPRD Kota Cirebon, tak membuat PKPI berkecil hati. Justru, sejumlah parpol mulai melirik PKPI, tak hanya untuk menggenapkan syarat mengusung sepasang calon walikota dan wakilnya, tapi sebagai kekuatan tambahan.
Ketua DPP PKPI Jawa Barat, Bambang Setiadi SH MH mengatakan, pihaknya akan memberikan kewenangan kepada DPK PKPI Kota Cirebon untuk menentukan arah koalisi di Pemilihan Walikota (Pilwalkot) 2018. Meskipun DPN PKPI yang akan menerbitkan rekomendasi, tapi pengurus tingkat kota diberi kewenangan untuk menentukan arah.
“Memang kecenderungan kita berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Tapi kita beri kewenangan kepada masing-masing daerah yang bisa mengusung calon di pilkada untuk menentukan arah koalisi. Karena yang tahu dinamika itu di pengurus daerah masing-masing,” ungkap Bambang, ditemui di sekretariat DPK PKPI Kota Cirebon, Senin (12/6) malam.
Ia menambahkan, PKPI Kota Cirebon bersama Bandung Barat menjadi dua pengurus daerah yang terbilang berprestasi. Di kedua daerah itu, PKPI menempatkan masing-masing satu kadernya di DPRD. Khusus di Kota Cirebon, diakui Bambang, H Budi Gunawan atau akrab disapa BG sebagai anggota dewan dari PKPI adalah kader terbaik pihaknya.
“Kalau beliau (BG, red) ada yang meminang untuk maju di pilkada sini, tentu kita akan restui. Selagi memang DPK PKPI kota sudah bisa mengukur dan berpeluang menang,” katanya.
Sejalan dengan itu, Bambang mengaku, pihaknya kini tengah fokus juga pada persiapan menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. PKPI menargetkan bisa mendapatkan satu kursi DPRD kabupaten/kota di setiap dapilnya.
“Jadi kalau di Kota Cirebon ada 3 dapil, maka target kita dapat 3 kursi. Di tingkat DPR RI, karena ada penambahan sekitar 15 kursi, mudah-mudahan jumlah itu untuk PKPI semua,” katanya.
Ia meyakini, PKPI akan mendapat hasil lebih baik di Pemilu 2019 mendatang. Salah satu keuntungan yang dimiliki parpol besutan Sutiyoso itu adalah tidak ada satupun kader PKPI yang duduk di parlemen kemudian tersandung kasus korupsi.
“Tidak ada satupun dari 580 kader kita se-Indonsia yang jadi anggota dewan, tersandung kasus korupsi. Itu artinya, PKPI bersih dari kader yang korup. Mudah-mudahan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPK PKPI Kota Cirebon, Juherman mengaku, pihaknya terus melakukan konsolidasi internal guna menghadapi dua pesta demokrasi, yakni Pilwalkot 2018 dan Pileg 2019. “Kita ingin meraih hasil maksimal. Di pilkada, walaupun kita hanya punya satu kursi di dewan, tapi kita ingin punya peran,” katanya. (jri)