Jelang Pilwalkot, Golkar Krisis Figur

Soksi Usul Calon E1 dari Eksternal dan E2 dari Internal

KESAMBI – Berstatus sebagai partai besar ternyata tak menjamin langkah Partai Golkar menghadapi Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Cirebon 2018 mendatang mulus. Sebaliknya, Partai Golkar dihadapkan pada persoalan serius, yaitu krisis figur.

Lili Eliyah bersama Effendi Edo. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon

Maka tak heran, beberapa pihak memprediksi Partai Golkar akan kembali mengusung figur eksternal, seperti yang dilakukan di Pilwalkot 2013 lalu dengan mengusung Drs Ano Sutrisno MM (alm). Realita itu diakui sendiri oleh komponen di internal Partai Golkar Kota Cirebon.

“Era setelah kepemimpinan Sunaryo HW, Partai Golkar tidak punya figur yang dihormati, disegani dan dihargai baik di internal maupun pandangan eksternal,” ungkap eks pengurus DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Herawan Effendi, saat ditemui di kawasan Jalan Perjuangan, kemarin sore.

Menurut pria yang juga sekretaris Depicab Soksi Kota Cirebon itu, krisis figur yang terjadi di internal Beringin merupakan salah satu kekurangan yang dimiliki. Di samping itu, konflik berkepanjangan di internal yang setidaknya dalam dua tahun terakhir ke belakang terjadi juga merupakan catatan minor bagi Partai Golkar.

“Tapi ada kelebihannya, yaitu punya 4 kursi di DPRD, yang membuat Partai Golkar sangat dibutuhkan dalam membangun poros koalisi,” kata dia.

Atas kondisi itu, Herawan menilai, Partai Golkar harus mencari figur, baik di internal maupun eksternal untuk bisa bertarung di pilwalkot. 

Dirinya menilai, kalaupun Partai Golkar memaksakan untuk mengusung kader internal, persis hanya ada dua nama yang memungkinkan. 

Yakni, Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Ir Toto Sunanto dan Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar, Lili Eliyah SH MM. Itupun harus dipertimbangkan matang, akan diterima atau tidak oleh parpol mitra koalisi.

“Tapi target Partai Golkar juga harus realistis dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Kalau targetnya memasang kader internal di posisi E2 atau wakil walikota, masih realistis. Tapi kalau mau mengambil posisi E1 atau walikota, harus memasang figur yang bisa bersaing dan saya pastikan harus figur eksternal,” tuturnya.

Herawan juga turut menyoroti munculnya nama Brigjen Pol Drs Siswandi yang disebut-sebut akan maju di Pilwalkot 2018 dari Partai Golkar. Menurutnya, Siswandi telah mendongkrak posisi tawar Partai Golkar.

“Jujur saja, ketika nama Siswandi muncul, itu telah mengangkat posisi tawar Partai Golkar, terlebih untuk membangun koalisi dengan parpol lain. Karena tadi, bisa saja Partai Golkar ditinggalkan,” katanya.

Selain Siswandi, Herawan juga menyebutkan, setidaknya ada dua nama lain yang dianggap berpotensi untuk diusung Partai Golkar. Yakni adik dari mantan Walikota Cirebon, Drs Ano Sutrisno MM (alm), Effendi Edo dan Bos Grage Group, H Bamunas S Boediman MBA.

“Soksi meminta Partai Golkar untuk berhitung realistis dengan mengusung figur eksternal di posisi E1. Dan mengenai koalisi, kalau mengacu peta koalisi di Pilgub Jabar, Partai Golkar bisa berkoalisi dengan Partai Hanura‎ dan PAN,” terangnya.

Soksi, kata Herawan, sebagai organsiasi pendiri Partai Golkar, akan segera menggelar rapat untuk menentukan dua nama usulan bakal calon walikota untuk kemudian diserahkan ke DPD Partai Golkar Kota Cirebon. “Sebagaimana diatur juklak, kita juga berhak mengusulkan. Tapi yang pasti, kita akan realistis,” katanya.

Sementara terpisah, Effendi Edo mengaku, pihaknya akan membangun komunikasi dengan elit DPD Partai Golkar Kota Cirebon. Direncanakan, ia akan bersilaturahmi dengan Ketua DPD Partai Golkar, Toto Sunanto, sebelum 20 Mei atau digelarnya penjaringan bakal calon walikota di Partai Golkar.

“Sejauh ini belum (membangun komunikasi dengan Partai Golkar Kota Cirebon). Minggu depan insya Allah kita akan silaturahmi, sebelum tanggal 20 Mei,” kata pria yang akrab disapa Mang Endi itu.

Dia sendiri mencuri perhatian Partai Golkar dengan namanya muncul sebagai bakal calon walikota Cirebon yang diusulkan DPD Partai Golkar Jabar ke DPP, walau setelah itu muncul penolakan dari Kota Cirebon. (jri)