Bappelitbangda Ingatkan Dewan Soal Pokir

CIREBON - Tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 terus berjalan. 

Per awal Februari ini, tahapannya masuk di proses input usulan dari para anggota DPRD melalui pokok-pokok pikiran DPRD atau Pokir. 

Teknis dan gambaran umum terkait dengan input usulan dalam sistem perencanaan juga sudah kembali di sosialisasi oleh Pemkot Cirebon. 

BACA JUGA:Lama Tunggu Pemda, Pemuda Sicalung Perbaiki Jalan dengan Swadaya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon, Agus Herdhyana mengungkapkan, tahapan perencanaan RKPD 2027 sudah disiapkan, dan mulai tanggal 2 Februari ini, sampai satu bulan kedepan, tanggal 10 Maret, adalah waktu bagi para anggota DPRD untuk menginput usulan-usulan pembangunan yang mereka dapatkan dari hasil serap aspirasi turun ke lapangan. 

"Mulai tanggal 2 Februari ini, sampai 10 Maret input usulan mulai bisa dilakukan," ungkap Agus kepada Rakyat Cirebon, Senin (02/02).

Agus menekankan, untuk input perencanaan ini, hanya pintu usulannya saja yang berasal dari DPRD, karena setelah masuk dalam perencanaan, semua alam divalidasi dan diverifikasi kemudian masuk menjadi program Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah. 

BACA JUGA:Laga Gengsi Derby Mataram Liga 1, PSIM vs Persis Solo, Jadwal Pertandingan, Klasemen, dan Head to Head

Dalam inputan usulan ini, dijelaskan Agus, akan ada 14 perangkat daerah yang akan menjadi sasaran pengampu dengan 48 kamus permasalahan yang dijadikan dasar pengusulan. 

"Itu nanti tersebar, ada di DPUTR terkait dengan infrastruktur, TPA. Kemudian ada di DKUKMPP terkait dengan upaya untuk mempercepat UMKM naik kelas," lanjut Agus. 

Agus pun mengingatkan, terkait dengan usulan yang akan diinput, agar DPRD menyesuaikan dengan garis besar perencanaan yang sudah disusun, dan didasarkan pada RPJMD. 

BACA JUGA:Promo JSM Superindo Periode hingga 5 Februari 2026, Siap Menyambut Bulan Ramadhan Sirup Rp 9 ribu

Untuk tahun 2027 sendiri, dijelaskan Agus, tema besar yang diangkat adalah 'Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan Melalui Penguatan Potensi Unggulan Daerah'.

Secara umum, input usulan bisa berupa fisik maupun non fisik, dan untuk pengusulannya, Pemkot melalui Bappelitbangda juga mengingatkan agar usulan yang diinput disesuaikan dengan fiskal anggaran nantinya. 

Sumber: