Mahasiswa PMII Dobrak Gerbang DPRD

INDRAMAYU, RAKYATCIREBON.ID-Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Indramayu melakukan aksi unjuk rasa menolak harga bahan bakar minyak (BBM) yang mengalami kenaikan signifikan, Rabu (7/9). 

Gejolak massa aksi yang sempat tidak terkendali itu berhasil mendobrak gerbang utama Gedung DPRD Indramayu.

Diawal aksinya, para mahasiswa secara bergantian berorasi menyampaikan aspirasi atas kenaikan harga BBM yang sudah ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah. Dengan membawa berbagai perlengkapan, unjuk rasa berjalan dengan pengamanan dan penjagaan aparat kepolisian.

Seketika, massa merangsek berusaha mendorong mundur barikade aparat keamanan. Bahkan, hingga berhasil mendobrak gerbang gedung yang menjadi kantor para legislator tersebut. Tak lama kemudian, situasi berhasil diredam dan massa bersedia mundur.

Salah satu orator, Roy Hanafi Wibowo menyatakan, aksi yang dilakukan merupakan kepentingan bersama untuk melindungi hak rakyat. Adapun tuntutan utamanya menolak kenaikan harga BBM yang dinilai membebani rakyat penerima subsidinya.

BACA JUGA:APBD 2022 Naik Jadi Rp3,57 Triliun

"Kalau status rakyat disetarakan tidak akan bisa, karena bagi yang mampu nilainya minim tapi bagi rakyat kecil sangat besar," kata dia.

Sehingga, lanjutnya, aksi unjuk rasa perlu dilakukan untuk menyuarakan jeritan rakyat. "Kami menganggap hari ini momen kepentingan bersama untuk menolak kenaikan harga BBM. Kebijakan harga BBM hari ini bukan keputusan yang baik bagi pemerintah," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Indramayu, H Syaefudin yang langsung menemui massa aksi mengatakan, kedatangan para mahasiswa tersebut dalam rangka silaturahmi dan menyampaikan semangat perjuangan atas kondisi saat ini. 

"Kami juga merasakan kondisi akibat kenaikan harga BBM. Kebijakannya kita akui cukup pahit, namun DPRD memahami. Dan mahasiswa mewakili rakyat untuk menyuarakan aspirasi," ungkapnya.

Diyakininya tidak ada kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada rakyat, walaupun tidak memuaskan. Namun dalam hal ini DPRD di daerah berpijak pada aturan dan ketentuan pada tingkatan yang lebih tinggi.

BACA JUGA:Kontribusi Perikanan untuk Jawa Barat Capai 34,8 Persen

Syaefudin mengharapkan dukungan semua pihak termasuk para mahasiswa. Sehingga jangan terpancing dalam situasi yang panas.

"Kami ingin semuanya berfikir menyikapi dan mencari solusi, karena DPRD tidak akan bisa melakukannya sendiri. Terlebih lagi mahasiswa merupakan agen perubahan, kalangan yang bisa jadi rekan, mitra diskusi. Legislatif di daerah berbeda dengan ditingkat provinsi maupun pusat. Jangan sampai perjuangan dan kebenarannya diciderai dengan hal-hal yang tidak baik," tandasnya.

Sumber: