Antisipasi Dampak Kenaikan BBM, Walikota Instruksi SKPD Pemutakhiran Data, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Aksi massa mendesak dibatalkannya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Cirebon, hampir terjadi setiap hari. Pemerintah Kota Cirebon, dalam hal ini Walikota Drs H Nashrudin Azis SH maupun para wakil rakyat ikut turun menemui dan menyerap aspirasi para demonstran.

Azis menegaskan, sebagai kepala daerah berkomitmen menyampaikan semua aspirasi yang disampaikan. Dan akan disuarakan kepada pemerintah pusat dalam bentuk rekomendasi.

Namun, selain menindaklanjuti semua aspirasi dari massa aksi dengan menyampaikannya ke pusat, ada hal lain yang lebih penting yang harus dilakukan pemerintah di daerah. Yakni bagaimana mengantisipasi pengurangan subsidi BBM ini.

Sebetulnya, lanjut Azis, pemerintah sudah melakukan antisipasi-antisipasi untuk mengurangi dampak dari kenaikan. Di antaranya melalui berbagai program bantuan yang dikucurkan.

"Akibat kenaikan BBM ini, pusat mengeluarkan berbagai program. Agar dampaknya tidak terlalu memberatkan masyarakat menengah ke bawah," lanjutnya.

Di daerah, kata Azis, Pemkot bersama Forkopimda sudah melakukan rapat koordinasi, merumuskan langkah-langkah antisipasi agar kenaikam BBM ini tidak berdampak secara brutal kepada masyarakat, khususnya di Kota Cirebon.

Hasilnya, hal utama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa program antisipasi yang akan dilakukan tepat sasaran kepada masyarakat menengah ke bawah.

Maka dari itu, walikota sudah menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk melakukan pemutakhiran data, agar penyaluran jaring pengaman sosial untuk dampak BBM ini benar-benar tepat sasaran.

"Kami dengan Forkopimda berupaya agar kenaikan BBM ini bisa diantisipasi. Kami lakukan pemutakhiran data, agar apa yang diprogramkan pusat tepat sasaran. Itu yang kami lakukan. Kemudian pengawasan, sudah menjadi bagian yang dibahas. Kami awasi sampai di SPBU, agar BBM bersubsidi tepat sasaran," jelas Azis.

Mantan ketua DPRD Kota Cirebon ini mengaku, bahkan Forkopimda sudah membentuk tim yang terdiri dari unsur Pemda dan TNI-Polri yang akan bertugas untuk menyosialisaikan kepada seluruh stakeholder terkait persoalan ini.

"Bansosnya sudah jelas. Ada BLT yang diterima masyarakat miskin. BLT BBM ini yang harus tepat sasaran. Selanjutnya, melakukan operasi pasar untuk mencegah inflasi agar tidak terlalu tinggi. Kemudian, kita akan lakukan pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini harus dipastikan agar tidak dobel penerimaan. Datanya harus tepat. Kami juga koordinasi dengan jasa angkutan umum, karena mereka minta kenaikan tarif. Jadi, semua kami siapkan untuk mengantisipasi kenaikan BBM ini," ujarnya.

Sebelumnya, pasca kenaikan harga BBM Bersubsidi, sejumlah bahan pangan pokok mengalami kenaikan harga. Juga terjadi di Kota Cirebon. Hal itu membuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Cirebon bereaksi. Salah satunya dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPI) di sektor pangan.

Bersama sejumlah stakeholder, TPID Kota Cirebon menggelar Operasi Pasar Murah di halaman Masjid Nurul Amal, Perumnas, Kota Cirebon, Senin (5/9).

 "Kali ini bekerja sama dengan Bulog, PPI dan sejumlah perbankan menggelar operasi pasar murah (OPM)," jelas Kepala Kantor Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Hestu Wibowo.

Operasi pasar murah ini berlangsung selama dua hari, tanggal 5 dan 6 September 2022. Setelah itu, OPM akan berlanjut digelar di area PGC.

Menurut Hestu, OPM digelar sebagai respons terhadap situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca dua tahun pandemi.

Ditambah lagi, ekonomi global juga berpengaruh pada kondisi perekonomian secara domestik. Kondisi perekonomian global turut mempengaruhi harga energi dan minyak, dan berimbas pada inflasi secara glolal juga dalam negeri.

"Dari sisi demand sudah membaik sejak bulan puasa. Konsumsi mulai meningkat. Permasalahan saat ini ada pada supply pada beberapa komoditas yang berpengaruh pada harga di dalam negeri," jabarnya.

Volatile food menjadi komoditas yang paling tinggi mengalami peningkatan harga. Seperti pada beberapa pangan strategis yakni cabai, bawang merah, ayam, beras, dan tepung terigu.

Oleh sebab itu, OPM digelar untuk menjaga stabilitas harga. Diharapkan harga komodtas tersebut tidak bergejolak dan bisa dikendalikan sehingga bisa membantu dan melindungi masyarakat.

"Dalam pengendalian inflasi ini ada 4K yang harus diperhatikan. Menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif," ungkapnya.

Sejumlah komoditi yang tersedia dalam operasi pasar murah kali ini yakni beras Rp45ribu/5kg, minyak goreng Rp14 ribu/kg, telur ayam Rp22 ribu/kg, tepung terigu Rp9500/kg, gula Rp13.500/kg.

Adapun stok yang disediakan setiap harinya terdiri dari 200 kg gula, 100 liter minyak goreng, kemudian 5 kuintal beras.

"Khusus untuk pembelian telur yang menggunakan QRIS, bisa mendapatkan telur dengan harga Rp20 ribu/kg," terangnya.

Sementara itu, ia menambahkan dampak inflasi sangat cukup tinggi pada masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Pasalnya 50 persen sampai 60 persen penghasilan mereka dihabiskan oleh konsumsi bahan makanan.

Sedangkan masyarakat menengah ke atas hanya menghabiskan 20% untuk kebutuhan konsumsi bahan makanan dari penghasilannya. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi hingga saat ini terus dilakukan. (sep)

Sumber: