Gubernur Ridwan Kamil Tidak Sebut Cirebon Timur, Perjuangan Pemekaran Masih Panjang

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Gerakan pemekaran Cirebon Timur masih butuh perjuangan. Prosesnya masih panjang untuk bisa disetujui dan direalisasikan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Kendatipun di daerah sebetulnya eksekutif dan legislatifnya sudah satu frame. Siap bersama-sama memperjuangkan dan merealisasikan Cirebon Timur sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).

Tapi, sebetulnya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan, diperiode kepemimpinannya, pemerintah provinsi Jawa Barat sudah mengajukan 9 Kabupaten/Kota dimekarkan, menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (DOB). Itu dilakukan demi mewujudkan pemerataan pembangunan.

Karena saat ini, jumlah penduduk Jawa Barat sudah mencapai 49 juta jiwa lebih, mendekati 50 juta jiwa. Jumlah penduduk terbanyak se-pulau Jawa. Sementara, dari segi kewilayahan, Jabar merupakan provinsi yang jumlah Kabupaten/Kotanya paling sedikit diantara provinsi lainnya di pulau Jawa.

Hanya ada 27 Kabupaten/Kota se Jabar. Makanya, Kang Emil--sapaan Gubernur Jabar, menginginkan adanya penambahan jumlah Kabupaten/Kota. Melakukan ekspansi sudah tidak mungkin dilakukan. Cara paling efektifnya, dengan melakukan pemekaran daerah yang ada saat ini.

"Di era kepemimpinan saya, sudah menyetujui 9 Kabupaten/Kota dimekarkan. Sudah diajukan. Tinggal menunggu dibukanya moratorium saja," kata Kang Emil, dihadapan para jurnalis saat membuka kegiatan wes java festival 2023, di Masjid Al Jabbar Jawa Barat, kemarin (19/8).

Dari ke 9 Kabupaten/Kota yang masuk sebagai daerah persiapan otonomi baru, yaitu pertama Kabupaten Bogor Barat, kedua Kabupaten Bogor Timur, ketiga Kabupaten Sukabumi Utara. Keempat Kabupaten Garut Selatan, dan kelima Kabupaten Indramayu Barat.

Keenamnya ada Kabupaten Cianjur Selatan, ketujuh Kabupaten Tasikmalaya Selatan, kedelapan Kabupaten Garut Utara, kesembilan Kabupaten Subang Utara.

Pemekaran menjadi keniscayaan yang harus dilakukan. Karena kata Kang Emil, Jawa Barat itu, idealnya bisa memiliki 40 atau 42 Kabupaten/Kota. Artinya, masih harus memekarkan banyak wilayahnya.

"Itu demi memaksimalkan pelayanan administrasi warga agar bisa lebih dekat," katanya sambil menambahkan harapannya agar moratorium itu bisa segera dibuka.

Sehingga pemerataan pembangunan bisa cepat dirasakan masyarakat. Mantan walikota Bandung itu membandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dari segi jumlah penduduk, relatif lebih sedikit.

Namun kedua provinsi itu, memiliki jumlah wilayah lebih banyak. Sebut saja seperti Jawa Timur, dengan 38 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduknya yang hanya 38 juta jiwa.

Kemudian Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 34 juta jiwa. "Sementara kita hanya 27 Kabupaten/Kota jumlah penduduknya hampir 50 juta jiwa. Dana bagi hasilnya juga jauh lebih sedikit. Saya dengan Bu Khofifah selisihnya sampai 15 Triliunan, dengan Pak Ganjar, selisihnya diangka 9 triyunan," pungkasnya. (zen)

Sumber: