Wawali Terakhir Komunikasi Byphone dengam Walikota Azis Minggu Lalu

Wawali Terakhir Komunikasi Byphone dengam Walikota Azis Minggu Lalu

RAKYATCIREBON.ID, KEJAKSAN - Kehadiran Nashrudin Azis sebagai kepala daerah ditengah masyarakat Kota Cirebon dipertanyakan, lantaran beberapa pekan terakhir, ia jarang tampil.

Bahkan, di agenda penting Paripurna DPRD dengan agenda persetujuan KUA-PPAS 2024 pekan lalu pun, ia mengkuasakan diri kepada wakilnya.

Wakil Walikota Cirebon, Hj Eti Herawati mengakui, beberapa waktu terakhir, ia memang mendapatkan penugasan mewakili Walikota di beberapa agenda penting, seperti saat Paripurna persetujuan KUA-PPAS 2024.

"Kabar terakhir bapak (walikota. Red) sakit, abis cek kesehatan juga, setahu saya itu saja, yang lain-lain saya belum tahu. Saya dapat tugas dari pa Wali untuk menggantikan beliau. Masih (Komunikasi dengan Walikota. Red)," ungkap Eti.

Pekan lalu, lanjut Eti, Walikota sempat turun mengecek kondisi TPA Kopiluhur setelah ada insiden kebakaran.

Saat itu, Eti sendiri tengah menjalani agenda bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Minggu lalu di TPA Kopiluhur, itu pak Wali hadir, beliau sudah agak mendingan, habis itu beliau berangkat lagi, berobat kembali," lanjut Eti.

Saat Walikota turun ke TPA Kopiluhur, dan melaksanakan rapat lintas SKPD untuk mengantisipasi dampak kebakaran TPA, dijelaskan Eti, ia yang saat itu berada di NTB, berkomunikasi dengan Walikota melalui sambungan telepon.

"Terakhir berkontak dengan pa wali, belum lama, pas di TPA, setelah itu belum ada kabar lagi. Pas pa Wali ke TPA, saya lagi di Lombok, jadi saat itu kita byphone," jelas Eti.

Diluar komunikasi byphone, saat ditanyai mengenai kapan ia berkomunikasi langsung dengan Walikota, Eti pun mengira-ngira, seakan lupa kapan ia bertemu dan berkoordinasi dengan Walikota.

"17 Agustus sepertinya ya, ketemu terakhir, setelah itu ada tapi saya lupa tanggalnya," ucap Eti.

Disoal mengenai proses open biding yang sedang berjalan, diakui Eti, ia tidak mengetahui perkembangannya.

Namun ia pun tidak menampik bahwa Walikota Azis masih memiliki kewenangan untuk mengisi posisi kepala perangkat daerah yang kosong melalui mekanisme seleksi terbuka atau open biding.

Sumber: