Usai Ketemu Ganjar, Jusuf Kalla Ingatkan Penyelenggara Negara Harus Adil dan Netral

RAKYATCIREBON.ID, JAKARTA – Calon Presiden (capres) yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo terus bermanuver jelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Ganjar berkali-kali singgung netralitas pejabat.

Kekhawatiran Ganjar tersebut setelah banyak pencopotan baliho di beberapa daerah. Bahkan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.

Sebab, tekanan yang dialami Ganjar dan Anies nyaris sama. Bahkan terbaru, Anies ditolak berceramah di Universitas Gajah Mada (UGM).

Saat Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Minggu, 19 November, keduanya sepakat meminta pejabat pemerintah netral dalam Pemilu 2024.

Ganjar datang dengan didampingi Ketua Tim Pemenangan (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. JK menyambut langsung kedatangan Ganjar bersama rombongannya.

JK mengatakan, para pejabat negara harus adil dan netral dalam Pemilu 2024. Mereka harus taat terhadap undang-undang peraturan yang ada. Ketika menjadi pejabat, mereka disumpah untuk taat terhadap undang-undang. Termasuk juga kepada aparat negara.

"Pertanggungjawabannya berat. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat,’’ ungkap mantan ketua umum Partai Golkar itu.

JK menegaskan, jika ingin Indonesia semakin baik pada 2045, proses Pemilu 2024 harus berjalan baik. Pesta demokrasi harus berjalan dengan jujur dan adil. Pejabat negara harus menjaga netralitas dalam pemilu.

Menurut ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu, pilihan politik boleh beda, tapi semua pihak harus menjaga bangsa ini. Para pejabat harus menjalankan amanahnya dengan baik. Pemilu harus berjalan secara demokratis.

Sementara Ganjar mengatakan, dirinya datang untuk bersilaturahmi. Dirinya banyak belajar dari JK. Khususnya terkait menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pilihan boleh berbeda, tapi semua pihak harus tetap menjaga persatuan bangsa.

’’Rasa-rasanya Pak JK pilihannya akan beda dengan saya, tapi kalau nanti dukung saya juga boleh, Pak,’’ ucap Ganjar, lantas tertawa. Mantan gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, kedatangannya bukan untuk mengajak JK bergabung ke TPN, tapi hanya bersilaturahmi.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai, menegaskan masih banyak yang perlu dibenahi berkaitan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Hal ini dinilai belum terpenuhi di era kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.

Meski Ganjar menilai kepemimpinan Jokowi cukup bagus, namun belum mampu menyelesaikan berbagai problem yang ada. Itu sebabnya, dia memberi nilai lima untuk rapor kepemimpinan Jokowi.

”Ya saya rasa (kepemimpinan Jokowi) ini cukup lah. Dari 1 sampai 10 (menurut Ganjar), rapor kinerja Pak Jokowi ya 5 lah,” ungkapnya saat dialog Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu, 18 November 2023.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam sisi ekonomi tidak bisa hanya ditopang investasi. Tetapi melahirkan enterpreneur berdaya saing dianggap bisa menjadi solusi pemerataan kesejahteraan.

"Kita akan tarik investor, masyarakat kerja di situ. Tetapi hal itu tidak cukup. Harus ada enterpreneur, inilah kami harus siapkan anak muda, didampingi, dilatih, dan diberikan modal,” ungkapnya.(*)

Sumber: