Menunggu Keberanian PKS, PKB dan NasDem Lanjutkan Koalisi

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Tiga partai pemilik kursi legislatif resmi berkoalisi. Golkar, Demokrat dan Gerindra. Artinya sebanyak 18 kursi DPRD dalam koalisi itu. Memenuhi syarat mengusung pasangan kandidat Bupati-Wakil Bupati Cirebon.

Masih ada empat partai politik (parpol) lagi di DPRD Kabupaten Cirebon yang belum menentukan sikap. Keempatnya NasDem, PKS, PKB, dan PDI Perjuangan. Belum dipastikan, apakah akan membentuk poros baru, atau bergabung dengan koalisi yang sudah ada.

Mengingat PKS, NasDem dan PKB masing-masing tak bisa mengusung kandidat sendiri. PKS 6 kursi, NasDem 4 kursi dan PKB 9 kursi. Mau tidak mau harus membentuk koalisi ketika ingin memainkan peranannya dalam kontestasi lima tahunan nanti.

Sementara PDIP, dengan kepemilikan 13 kursi di legislatif meskipun tak berkoalisi, sudah memenuhi syarat untuk mengusung kandidat sendiri dalam bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar November nanti.

Pertanyaannya, strategi politik seperti apa yang akan dieksekusi PKS, PKB dan NasDem? Akankah melanjutkan koalisi pusat, seperti pada saat pemilihan presiden (pilpres) kemarin? Membentuk poros baru.

Atau bergabung dengan perahu besar yang sudah lebih dulu mendeklarasikan. Ketika poros baru berhasil dibentuk akan menjadi kekuatan besar dan kontestasi Pilkada pun nantinya bisa menawarkan tiga pasangan calon bupati-wakil bupati.

Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon, H Junaedi ST ketika dikonfirmasi menegaskan sejauh ini komunikasi politik masih cair. Artinya belum ada ketetapan pasti. Meskipun partainya di pusat menjalin koalisi dengan PKB dan NasDem, tapi belum ada intruksi koalisi tersebut harus diadopsi di daerah.

" Di kita tidak ada pakem, koalisi pusat harus diadopsi di daerah. Daerah diberikan kebebasan disesuaikan dengan situasi daerah masing-masing," katanya.

PKS sendiri sudah melakukan penjajakan komunikasi dengan partai di parlemen dan non parlemen. Arah komunikasinya, belum mengerucut sampai ke koalisi. "Ibarat wong demenan, PKS masih melakukan PDKT, termasuk dengan PDIP. Kita sudah sering membicarakannya (arah koalisi, red)," katanya.

Pun setelah Gerindra, Golkar dan Demokrat mendeklarasikan berkoalisi. Parpol di legislatif, khususnya partai yang tergabung dalam koalisi perubahan di pilpres, kata Mas Jun--sapaan akrabnya, masih nyaman sendiri-sendiri.

"Masih keenakan lirik-lirikan dikit bae," katanya.

Sementara NasDem sebetulnya sudah cukup lama melakukan penjajakan koalisi dengan PDIP. Ketua partai tersebut (Asep-Imron,red) sudah melakukan berbagai pertemuan. Namun keliatannya, NasDem tak mendapatkan simpati dari PDIP.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD NasDem Kabupaten Cirebon, H Dade Mustofa membenarkan, sudah ada beberapa kali pertemuan dengan PDIP. Spesifiknya antara Asep dengan Imron. Sejak pemilu selesai, setidaknya sudah tiga kali pertemuan keduanya itu digelar.

"Sudah tiga kali ada pertemuan (Asep-Imron,red). Hasil dari pertemuan itu, PDIP ingin mengajukan kandidatnya yang ber KTA PDIP. Kalau Asep mau, ya risikonya harus melepas NasDem," katanya. 

Artinya, dari pertemuan itu, belum ada kecocokan antara PDIP dengan NasDem. Beda halnya, ketika bicara personal kedua figur di parpol tersebut. Bisa saja, Imron dan Asep dikawinkan. Dengan risiko, Asep tak lagi ber KTA NasDem atau melepas posisi ketua partai. Karena kata dia, PDIP menginginkan siapapun yang nanti dipasangkan, mereka yang ber KTA PDIP.

Sementara PKB, informasinya sempat menawarkan ke partai Golkar untuk berkoalisi. Hanya saja, Golkar lebih dulu mematenkan koalisi pusat, sebelum penjajakan komunikasi antara PKB dengan Golkar dibahas secara matang. Bahasanya, bukan Golkar yang bergabung ke PKB.

"Kalau mau, ya PKB yang gabung dengan kami," kata sumber dari Golkar. (zen)

Sumber: