Kagam-MIAPI Serukan Perlawanan Terhadap Pengkhianat Etika dan Demokrasi

Kagam-MIAPI Serukan Perlawanan Terhadap Pengkhianat Etika dan Demokrasi

KOMPAK. Pengurus Kagam-MIAPI menyerukan perlawanan terhadap pengkhianat etika dan demokrasi. FOTO : IST/RAKYAT CIREBON--

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Keluarga Alumni Gajah Mada (Kagam-MIAPI) mengkritik terhadap alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Presiden Joko Widodo. Mereka sebut Jokowi telah mengkhianati nilai-nilai etika, moral, dan integritas demi mempertahankan kekuasaan.

Pernyataan ini muncul sebagai reaksi terhadap dinamika politik terkini yang dianggap semakin jauh dari prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Itu disampaikan Pengurus Pusat Kagam-MIAPI, R Priyo HA, Kamis 22 Agustus 2024.

Priyo secara tegas menyatakan bahwa intervensi politik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk Jokowi, telah mencederai demokrasi dan mencoreng nama baik UGM sebagai almamater yang seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan keadilan.

"Jokowi telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat dan juga nilai-nilai yang diajarkan di UGM," katanya.

"Kami sebagai alumni tidak bisa menerima tindakan yang merusak tata negara dan konstitusi hanya demi mempertahankan kekuasaan pribadi dan kroni-kroninya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Priyo mengutuk keras tindakan cawe-cawe politik yang dilakukan oleh Jokowi dan sejumlah alumni UGM lainnya yang kini menduduki posisi kekuasaan. Ia menyebut tindakan ini sebagai bentuk keserakahan yang tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga memalukan almamater.

"Kami sebagai alumni merasa malu dan marah. Jokowi dan kroninya telah meninggalkan etika, moral, dan integritas demi mempertahankan kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga," tegas Priyo.

Hal senada disampaikan Ketua Kagama Cirebon Raya yang sekaligus juga merupakan Wakil Ketua Kagama Jawa Barat, Heru Subagia. Ia pun mengajak seluruh alumni UGM untuk bersatu dan melawan segala bentuk penyimpangan kekuasaan.

Heru menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah harus dihormati dan didukung sebagai upaya untuk menjaga demokrasi dari tangan-tangan kotor elit politik.

“Kami siap turun ke jalan, jika diperlukan, untuk mempertahankan demokrasi dan melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh elit politik yang tidak bertanggung jawab, termasuk Jokowi," katanya.

"Ini adalah pertempuran untuk menjaga keutuhan bangsa dan martabat UGM sebagai institusi pendidikan yang kami banggakan,” lanjutnya.

Dalam pernyataannya, Heru tidak segan-segan menyebut Jokowi sebagai sosok yang telah merusak tatanan politik dan hukum di Indonesia. Ia menegaskan bahwa alumni UGM memiliki tanggung jawab moral untuk melawan segala bentuk intervensi politik yang tidak etis dan merusak demokrasi.

“Kita tidak bisa berdiam diri. Jokowi telah menginjak-injak nilai-nilai yang seharusnya dia junjung sebagai seorang pemimpin dan sebagai alumni UGM," katanya.

" Ini adalah saatnya kita, alumni UGM, bangkit dan melawan pengkhianatan terhadap bangsa ini,” seru Heru.

Ia pun mempertegas komitmen Kagam-MIAPI untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi krisis politik dan moral yang tengah melanda.

Pernyataan dari Kagam-MIAPI ini menandai eskalasi ketegangan di antara para alumni UGM, yang kini terpecah antara mereka yang mendukung dan menentang Jokowi.

Dengan dukungan penuh terhadap keputusan MK dan sikap tegas melawan intervensi politik tidak etis, Kagam-MIAPI menyatakan bahwa mereka tidak akan mundur dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. (zen)

Sumber: