Pemerintahan Baru Didesak Evaluasi Program Food Estate

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID -Pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru terpilih mendapat sorotan terkait kebijakan pangan nasional. 

Pengamat isu perdesaan, Sunaji Zamroni, menyerukan agar pemerintah baru mengkaji ulang program food estate dalam 100 hari pertama masa jabatannya.

Sunaji menekankan pentingnya melibatkan para ahli pangan dan ahli lahan dalam evaluasi menyeluruh terhadap program ini. 

Menurutnya, pelaksanaan food estate selama ini cenderung menguntungkan pelaku industri, sementara peran petani sebagai produsen pangan utama kurang diperhatikan.

"Nasib para penghasil pangan ini yang semestinya harus dipikirkan secara superprioritas," tegas Sunaji.

Program ini juga dinilai membawa dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk deforestasi dan degradasi ekosistem.

 Sunaji mendesak pemerintah untuk menimbang dengan cermat manfaat dan kerugian program ini bagi masyarakat dan lingkungan.

Sebagai peneliti dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu (LP3M) Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Sunaji menyoroti kurangnya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap petani.

 Ia menyarankan agar pemerintahan baru fokus pada:

1.  Perumusan teknologi produksi yang tepat guna
2.  Konsolidasi data lahan dan petani
3.  Pemanfaatan potensi pangan khas daerah

"Tujuan dari konsolidasi itu dalam rangka memperkuat sekaligus memanfaatkan potensi pangan yang khas di tiap-tiap daerah dan pelosok desa," jelasnya.

Program food estate diperkenalkan pada masa pemerintahan Joko Widodo dan ditetapkan melalui PP Nomor 109/2020 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

Namun, implementasinya kini mendapat sorotan kritis dari berbagai pihak.

Dengan seruan untuk evaluasi ini, diharapkan pemerintahan Prabowo-Gibran dapat merumuskan kebijakan pangan yang lebih berpihak pada petani dan berkelanjutan bagi lingkungan.

Sumber: