Komisi I DPRD Kota Cirebon Desak Dinas Perhubungan Kota Cirebon Buat Inovasi Soal Parkir di Kota Cirebon

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Komisi I DPRD Kota Cirebon kembali mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon, khususnya terkait pengelolaan perparkiran.

Kamis (6/2) kemarin, Komisi I DPRD Kota Cirebon menyambangi kantor UPT Perparkiran untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, dalam hal pengelolaan parkir.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Ujianto menerangkan, menindaklanjuti rapat sebelumnya dengan Komisi I DPRD Kota Cirebon, pihaknya sudah mulai melakukan survei, meskipun belum menyeluruh.

"Satu bulan survei di lapangan, terkait potensi parkir. Kita baru 110 titik, dari 430 titik yang ada. Kita target sampai 25 Februari, kita rekap dan kita analisis," ungkapnya.

Setelah data ini terkumpul, nantinya akan ditindaklanjuti dengan penetapan target PAD retribusi parkir di badan jalan.

Dari data tersebut, Dinas Perhubungan Kota Cirebon juga menyiapkan tiga opsi untuk bisa diterapkan ke depan.

Pertama, dilakukan peningkatan target dengan mencari titik-titik parkir baru. Kedua, ditawarkan opsi untuk penerapan parkir dengan sistem berlangganan. Ketiga, pengelolaan perparkiran dengan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

"Dari angka hasil survei, mudah-mudahan bisa menggambarkan potensi yang ada. Sistem karcis masih kita tawarkan ada 3 opsi. Semua menjadi upaya, mana yang bisa kita terapkan. Kita ada satgas parkir, secara rutin patroli terhadap pengaturan parkir di lapangan," paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno mengungkapkan, pihaknya mendatangi langsung kantor UPT, sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya.

Komisi I DPRD Kota Cirebon memberikan catatan agar Dishub Kota Cirebon melakukan survei dan memastikan kondisi eksisting pengelolaan parkir di Kota Cirebon.

Saat itu, Komisi I DPRD Kota Cirebon meminta agar Dishub Kota Cirebon melakukan survei dan memetakan titik-titik parkir yang ada. Sehingga proyeksi untuk target PAD retribusi dari sektor parkir dihitung dengan mempertimbangkan data otentik yang ada di lapangan.

"Terus harus dilakukan pembenahan. Sepertinya harus ada beberapa alternatif, agar bisa maksimal," ungkapnya.

Dikatakan Agung, Dinas Perhubungan Kota Cirebon memang menawarkan tiga opsi untuk memaksimalkan pengelolaan parkir di Kota Cirebon ke depan.

Namun dari ketiga opsi yang ditawarkan, Agung melihat hanya dua yang menjadi alternatif yang harus diseriusi.

Sumber: